Munafri Ultimatum PDAM Makassar: Stop Nepotisme, Utamakan Profesionalisme

MAKASSAR, Mediain.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melontarkan peringatan keras kepada jajaran Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa praktik rekrutmen ilegal, penempatan jabatan berdasarkan kedekatan personal, hingga pengelolaan yang sarat nepotisme harus segera dihentikan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Munafri—akrab disapa Appi—saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-101 PDAM Makassar di kantor pusat perusahaan tersebut, Senin (11/8/2025).

Appi menekankan, PDAM yang telah beroperasi lebih dari satu abad seharusnya mampu memberikan pelayanan air bersih yang optimal dan merata kepada seluruh masyarakat. Selain itu, perusahaan daerah ini diharapkan bisa menjadi salah satu penopang kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

“Usia 101 tahun bukan lagi usia muda. Harusnya setiap tahun PDAM memberi pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan memberi kontribusi besar bagi pemerintah kota,” ujar Appi di hadapan jajaran direksi, pegawai, dan tamu undangan.

Ia berharap momentum ulang tahun ini menjadi titik balik PDAM menuju era baru yang menekankan profesionalisme, tata kelola yang baik, dan pelayanan prima.

Visi Bersama untuk Layanan Merata
Munafri menegaskan, seluruh jajaran PDAM harus memiliki visi dan pola pikir yang sama: menghadirkan air bersih ke setiap sudut Makassar tanpa terhalang musim atau kondisi. Menurutnya, komitmen itu hanya bisa tercapai jika semua pihak meninggalkan praktik-praktik yang menghambat, seperti pegawai siluman, kebocoran air ilegal, atau promosi jabatan karena hubungan keluarga dan kedekatan politik.

“Tidak boleh lagi ada jabatan karena sepupu direksi, karena orangnya wali kota, atau karena kedekatan lainnya. Profesionalisme harus jadi yang utama,” tegasnya.

Pembenahan Manajemen dan SDM
Kepada Plt Direksi PDAM, Appi memberikan instruksi untuk memaksimalkan sistem distribusi air dan menekan angka kehilangan air non-revenue water (NRW). Penempatan pegawai pun harus disesuaikan dengan kemampuan, bukan berdasarkan like and dislike.

Ia mendorong adanya mekanisme pengkaderan dan asesmen terbuka agar setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi posisi strategis. Menurutnya, pola rotasi jabatan dan evaluasi berkala perlu diterapkan, sehingga pegawai tidak terjebak di posisi yang sama selama puluhan tahun tanpa perkembangan karier.

“Kita butuh kajian ilmiah dan akademik untuk menentukan posisi, bukan karena suka atau tidak suka,” tegasnya lagi.

Dukungan Peralatan Lapangan
Selain pembenahan manajemen, Munafri mengingatkan pentingnya dukungan sarana dan prasarana kerja bagi petugas di lapangan. Ia menilai target pelayanan tidak akan tercapai jika pegawai tidak memiliki peralatan memadai.

“Jangan memaksakan target tanpa memberi alat kerja yang cukup. Lengkapi mereka agar pelayanan bisa tepat waktu dan maksimal,” pesannya.

Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Terbuka
Di akhir sambutannya, Munafri mengumumkan bahwa proses seleksi definitif untuk jabatan direktur dan dewan pengawas PDAM akan dilakukan secara transparan dan inklusif. Semua pihak yang memenuhi kualifikasi dipersilakan mendaftar.

“Proses ini tidak eksklusif. Siapa pun yang punya kemampuan dan mau meningkatkan kinerja PDAM, silakan ikut seleksi,” ujarnya.

Hadirnya Pejabat dan Pejabat Pelaksana Tugas
Upacara HUT ke-101 PDAM tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkufly Nanda; Kepala Bagian Protokol, Andi Ardi Rahadian; Plt Direktur Utama, Hamzah Ahmad; serta Plt Direktur Keuangan, Nanang Supriyatno. Kehadiran mereka menjadi penegasan bahwa pembenahan PDAM menjadi agenda penting pemerintah kota.

Tantangan PDAM ke Depan
Dengan usia yang sudah menginjak 101 tahun, PDAM Makassar dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, hingga tuntutan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan.

Peringatan tegas Munafri menjadi sinyal bahwa Pemkot Makassar tidak akan menoleransi praktik manajemen yang menghambat pelayanan publik. Profesionalisme dan meritokrasi menjadi harga mati demi memastikan PDAM dapat berperan optimal dalam mendukung pembangunan kota.

Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap PDAM sekaligus mendorong perusahaan daerah ini menjadi institusi modern yang mampu bersaing dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Makassar.