Korea Utara Kecam Keras Rencana Israel Kuasai Kota Gaza, Sebut Langgar Hukum Internasional

PYONGYANG, Mediain.id – Pemerintah Korea Utara (Korut) melontarkan kecaman keras terhadap rencana Israel untuk mengambil alih kendali penuh atas Kota Gaza, Palestina. Pyongyang menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan Timur Tengah.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut kepada Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Rabu (13/8/2025), pihaknya menegaskan bahwa keputusan kabinet Israel baru-baru ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diakui dunia internasional.

“‘Keputusan’ Kabinet Israel tentang pendudukan penuh Jalur Gaza, Palestina, merupakan tindakan yang jelas melanggar hukum internasional,” ujar juru bicara tersebut, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Tuduhan Niat Jahat Israel
Korut menilai rencana tersebut mencerminkan niat Israel untuk merebut wilayah Palestina yang secara internasional telah diakui sebagai bagian sah dari negara Palestina. Menurut Pyongyang, Gaza merupakan wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari Palestina, sehingga setiap upaya untuk menguasainya sepihak adalah tindakan ilegal.

“Rencana ini jelas menunjukkan niat jahat Israel untuk merebut wilayah Palestina yang diakui secara internasional,” tegas pernyataan tersebut.

Korut menambahkan, pendudukan yang direncanakan Israel bukan hanya bentuk perampasan wilayah, tetapi juga memperparah penderitaan kemanusiaan yang sudah dialami warga Gaza akibat blokade dan konflik berkepanjangan.

Seruan Hentikan Agresi
Dalam pernyataannya, Pyongyang menyatakan penolakan total terhadap “tindakan kriminal” yang dilakukan Israel, yang dinilai mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan. Korut mendesak Israel untuk segera menghentikan semua serangan bersenjata terhadap warga Palestina dan menarik seluruh pasukannya dari Jalur Gaza.

“Kami menuntut agar Israel segera menghentikan serangan bersenjata ilegal terhadap warga Palestina dan sepenuhnya menarik diri dari Jalur Gaza,” sambung juru bicara tersebut.

Latar Belakang Rencana Israel
Kecaman ini muncul setelah kabinet keamanan Israel, pekan lalu, menyetujui rencana yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih kendali penuh atas Kota Gaza. Kota ini merupakan pusat populasi terbesar di Jalur Gaza dan dianggap strategis dalam operasi militer Israel.

Langkah ini, menurut pemerintah Tel Aviv, bertujuan untuk “mengalahkan” kelompok Hamas yang selama ini menguasai wilayah tersebut.

Netanyahu sendiri, pada Senin (11/8), mengumumkan bahwa militer Israel akan segera meluncurkan serangan baru ke Jalur Gaza. Ia mengklaim operasi tersebut diharapkan dapat diselesaikan “dengan cukup cepat”.

Konteks Konflik yang Memanas
Rencana Israel ini terjadi di tengah konflik yang belum mereda antara Israel dan Hamas, di mana serangan udara, artileri, dan pertempuran darat terus menelan korban sipil. Data dari lembaga kemanusiaan internasional menunjukkan bahwa ribuan warga Gaza telah mengungsi dan menghadapi kekurangan pasokan makanan, air bersih, serta layanan medis.

Korut selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten menyatakan dukungan penuh bagi perjuangan rakyat Palestina. Sikap ini juga sejalan dengan kritik keras Pyongyang terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sekutu utama Israel, di Timur Tengah.

Respon Dunia Internasional
Meskipun belum ada pernyataan resmi dari PBB terkait rencana pendudukan Kota Gaza oleh Israel, sejumlah negara dan organisasi hak asasi manusia telah mengingatkan risiko besar dari langkah tersebut. Mereka menilai, tindakan Israel dapat memicu eskalasi konflik, meningkatkan korban sipil, dan semakin mempersulit upaya perdamaian di kawasan.

Korut, melalui pernyataannya, menegaskan bahwa pendudukan wilayah secara sepihak adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB dan Konvensi Jenewa. Pyongyang juga menyerukan solidaritas global untuk menekan Israel menghentikan rencananya.

Krisis Gaza yang Berlarut-larut
Sejak blokade diberlakukan Israel pada 2007, Jalur Gaza mengalami keruntuhan ekonomi dan krisis kemanusiaan yang parah. Infrastruktur penting seperti listrik, air, dan fasilitas kesehatan berada dalam kondisi kritis. Laporan terbaru menunjukkan bahwa serangan militer dalam beberapa bulan terakhir telah memperburuk situasi, membuat Gaza berada di ambang kehancuran total.

Dengan kecaman terbaru dari Korut ini, sorotan dunia internasional terhadap kebijakan Israel di Palestina semakin tajam. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah tekanan diplomatik dari berbagai pihak akan cukup untuk menghentikan langkah Israel menguasai Kota Gaza.