GOWA, Mediain.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga organisasi kepemudaan menggelar Deklarasi Damai menolak aksi demonstrasi anarkis. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Sultan Hasanuddin, Jalan Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Senin (2/9/2025) petang.

Deklarasi diawali dengan pembacaan pernyataan sikap dari berbagai elemen, mulai dari tokoh adat Andi Bau Malik, Ketua MUI KH Abubakar Paka, perwakilan FKUB Pendeta Sudarso, tokoh masyarakat Baharuddin Mangka, perwakilan partai H. Rismawati Kadir Nyampa, organisasi pemuda Indra Eka Susanto (Ketua Mahasiswa Pancasila Gowa), perwakilan media Muh Isra Dg Serang, perwakilan organisasi masyarakat Askari Samad, hingga perwakilan ojek online Iwan Tinri.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama menjaga kekompakan dan kondusivitas daerah.

“Tujuannya untuk membangun kebersamaan seluruh masyarakat agar tetap menjaga Gowa,” kata Husniah.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak meniru aksi anarkis yang terjadi di daerah lain.

“Kita prihatin dengan yang terjadi di daerah lain, termasuk Makassar. Tapi saya mengajak masyarakat agar tidak menyelesaikannya dengan cara anarkis,” tegasnya.

Menurut Husniah, berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan untuk menekan kesenjangan sosial yang kerap memicu aksi protes. Ia meminta masyarakat ikut menjaga keamanan tanpa sepenuhnya bergantung pada aparat TNI-Polri.

“Yang bisa menjaga Gowa adalah masyarakatnya sendiri. Mari kita jaga kampung ini agar tidak terjadi penjarahan, perusakan, bahkan pembakaran seperti di daerah lain. Gowa ini kota bersejarah, warisan leluhur yang harus kita lestarikan,” ujarnya.

Terkait isu tunjangan DPR yang menuai sorotan, Husniah menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

“Persoalan DPR, persoalan gaji dan tunjangan DPR-RI, itu isu nasional yang sangat meresahkan. Dampaknya merambah ke persoalan sosial, dan kami tidak mengharapkan hal itu terjadi di sini,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan semua pihak terkait.

“Duduk bersama telah kami lakukan. Yang jelas kami ikut perintah dari pusat, ikut arahan Presiden. Jaga kondusivitas wilayah masing-masing dan pemerintah pusat pasti akan mempertimbangkan kembali rancangan undang-undang kenaikan gaji DPR-RI,” sambung Husniah.

Sementara itu, Dandim 1409 Gowa Letkol Inf Heri Kuswanto memastikan kondisi keamanan wilayah masih terkendali tanpa pemberlakuan jam malam.

“Tidak ada jam malam, tapi patroli rutin TNI-Polri terus gencar siang dan malam. Untuk personel dari Kodim ada sekitar 80 orang tersebar di koramil, sementara dari kepolisian ada sekitar 900 personel,” ucap Heri.

Ia menegaskan pasukan cadangan juga disiapkan jika eskalasi meningkat.

“Tapi insya Allah Gowa tetap aman,” katanya.

Hal senada disampaikan Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman. Menurutnya, keamanan di Gowa terjaga berkat sinergi semua pihak.

“Alhamdulillah situasi di Gowa kondusif berkat sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga komunitas. Kami juga terus melakukan patroli sinergitas Kamtibmas bersama Satpol PP dan ormas,” tutur Aldy.

Ia menegaskan pendekatan humanis menjadi strategi utama dalam meredam potensi aksi anarkis.

“Unjuk rasa di Gowa sejauh ini berjalan damai dan kondusif berkat edukasi kepada masyarakat melalui Babinsa, Bhabinkamtibmas, camat, hingga lurah,” terangnya.

Aldy juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.

“Penyampaian aspirasi jangan sampai anarkis atau mudah terpengaruh berita yang belum jelas kebenarannya. Kami ingin masyarakat tetap damai dan kondusif,” tambahnya.

Deklarasi damai ini turut dihadiri Ketua DPRD Gowa Ramli Rewa, para wakil ketua DPRD Gowa, SKPD, camat, lurah, serta masyarakat.