MAKASSAR, Mediain.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bumi Tamalanrea Permai (BTP) kembali mengepung kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Senin (25/9/2025).

Aksi ini merupakan kali ketiga mereka turun ke jalan dengan tuntutan yang sama yakni transparansi penerimaan murid baru dan pembongkaran dugaan manipulasi data siswa.

Namun hingga kini, massa mengaku belum mendapat jawaban tegas dari pihak Dinas Pendidikan.

Dalam aksi terbarunya, massa menuntut Kepala Dinas Pendidikan Sulsel segera membuka ke publik surat resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI terkait permohonan perubahan kuota SPMB 2025. Permohonan itu diajukan melalui surat bernomor 400.3.8/8904/DISDIK tertanggal 5 Juli 2025.

“Sudah saatnya masyarakat tahu, apakah kementerian benar-benar merespons permohonan kuota tambahan itu atau hanya jadi surat tanpa tindak lanjut,” tegas Jenderal Lapangan, Rahmat Saleh.

Aliansi Masyarakat BTP menuding adanya praktik manipulasi data oleh oknum Dinas Pendidikan. Mereka menolak kebijakan pemindahan data murid yang telah diterima di SMA Negeri 21 Makassar ke sekolah lain, seperti SMA Negeri 18, SMA Negeri 24, dan SMA Negeri 25 Makassar.

Polemik semakin tajam karena SMA Negeri 25 Makassar hingga kini belum memiliki gedung permanen.

“Ini jelas mencurigakan. Data murid dipindahkan ke sekolah fiktif gedungnya, seolah-olah ada kebutuhan mendesak. Padahal bisa jadi hanya untuk membuka jalan anggaran pembangunan sekolah baru. Kami menduga ada permainan anggaran di balik ini,” ujar Rahmat.

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan murid dan orang tua, tetapi juga mencoreng integritas sistem pendidikan di Sulawesi Selatan.

Aliansi merinci tiga dampak serius dari kebijakan pemindahan data murid yakni :

1. Murid kehilangan kepastian, siswa yang sah diterima di SMA Negeri 21 Makassar terancam kehilangan hak karena dipindahkan sepihak.
2. Orang tua dipermainkan, alternatif sekolah yang ditawarkan tidak memiliki sarana memadai, bahkan ada yang belum punya gedung permanen.
3. Anggaran rawan dimainkan, Publik menduga pemindahan data ini hanya dijadikan pintu masuk mengamankan proyek pembangunan sekolah baru.

“Kalau benar ada yang bermain di balik data ini, itu bukan hanya persoalan teknis, tapi indikasi korupsi kebijakan pendidikan. Anak-anak dijadikan alat demi kepentingan segelintir orang,” teriak salah seorang orator.

Sejak awal, surat permohonan perubahan kuota SPMB 2025 dari Pemprov Sulsel ke Kementerian memang menuai sorotan. Dalam surat itu, pemerintah daerah mengakui daya tampung sekolah negeri di Makassar, Gowa, Maros, dan Selayar tidak sebanding dengan jumlah pendaftar.

Jika tidak ada penambahan kuota, angka anak tidak sekolah (ATS) dikhawatirkan meningkat tajam. Namun hingga kini, Dinas Pendidikan Sulsel bungkam soal apakah sudah ada jawaban dari kementerian.

“Kalau memang sudah ada jawaban, kenapa ditutup-tutupi? Kalau belum ada jawaban, kenapa tidak disampaikan jujur? Publik berhak tahu,” ujarnya.

Aliansi Masyarakat BTP menegaskan aksi mereka tidak akan berhenti sampai Dinas Pendidikan Sulsel membuka dokumen tanggapan resmi dari kementerian dan menghentikan dugaan manipulasi data siswa.

“Kalau dinas masih main kucing-kucingan, kami akan turun dengan massa yang lebih besar. Ini soal nasib anak-anak kita, bukan main-main,” ungkap Rahmat.

Seorang akademisi dari Universitas Negeri Makassar menilai isu yang diangkat warga BTP harus diseriusi.

Menurutnya, jika benar ada permainan data untuk meloloskan anggaran pembangunan, maka pendidikan telah berubah menjadi lahan proyek.

“Ini berbahaya. Pendidikan adalah hak dasar rakyat, bukan komoditas proyek. Pemerintah harus transparan, kalau tidak, kepercayaan publik akan runtuh total,” ungkapnya.

Di tengah polemik ini, orang tua murid semakin cemas. Mereka berharap agar anak-anak tidak menjadi korban tarik-ulur kepentingan politik dan proyek anggaran.

“Kalau benar ada permainan, itu artinya generasi kita sedang dikorbankan demi kepentingan segelintir orang,” ucap orang tua yang enggan disebutkan namanya.

“Ini bukan lagi sekadar soal kuota sekolah, tapi soal masa depan Sulawesi Selatan,” tambahnya .