MAKASSAR Mediain.id – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Makassar tengah mempercepat rencana pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 September 2025.

Sebagai bagian dari proses percepatan tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dewi Chomistriana, melakukan kunjungan kerja ke lokasi gedung di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pascakebakaran dan menghitung kebutuhan anggaran awal pembangunan kembali.

Dirjen Dewi didampingi sejumlah pejabat Kementerian PUPR, dan disambut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Supratman, serta unsur pimpinan DPRD dan jajaran teknis SKPD terkait.

Menurut hasil tinjauan, terdapat dua bangunan yang terdampak. Bangunan utama yang dibangun pada 1986 mengalami kerusakan berat dan dinilai tidak lagi sesuai dengan standar konstruksi modern. Kementerian PUPR merekomendasikan rekonstruksi total untuk gedung tersebut.

“Secara struktural mungkin ada bagian yang masih bisa digunakan, tapi dari sisi keselamatan dan standar bangunan saat ini, kami menyarankan pembangunan ulang,” ujar Dewi.

Sementara itu, gedung tambahan yang baru dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan dan masih bisa digunakan setelah dilakukan rehabilitasi.

Dirjen Dewi menjelaskan bahwa proses rekonstruksi memerlukan penghapusan aset karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara. Kajian teknis lanjutan akan dilakukan oleh Direktorat Bina Teknik untuk mempercepat proses administrasi tersebut.

Dari estimasi awal, biaya rehabilitasi seluruh bangunan diperkirakan sekitar Rp50–55 miliar. Namun, dengan opsi rekonstruksi total, anggaran diperkirakan akan meningkat. Pemerintah Kota Makassar sendiri telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar untuk gedung setinggi 10 lantai.

“Jumlah lantai dan kebutuhan ruang akan dievaluasi bersama Pemkot dan DPRD, karena kebutuhan saat ini sudah jauh berbeda dengan desain gedung tahun 1980-an,” tambah Dewi.

Ditargetkan, rehabilitasi pada gedung baru selesai pada Desember 2025, sehingga bisa difungsikan kembali pada awal 2026. Sementara itu, pembangunan ulang gedung lama masih menunggu proses administrasi dan pengesahan skema pendanaan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kunjungan Dirjen Cipta Karya dan menyatakan komitmen pemerintah kota untuk mendukung penuh pembangunan kembali gedung DPRD. Ia berharap gedung baru tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga lebih aman, modern, dan sesuai dengan standar bangunan tahan bencana.

“Kami ingin memastikan proses ini berjalan cepat dan sesuai standar. Ini kesempatan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih representatif dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi agar rencana rekonstruksi dapat segera direalisasikan.