MAKASSAR, Mediain.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mendukung program nasional di bidang pendidikan, khususnya Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).

Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk pembebasan lahan seluas 6-7 hektar sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. “Kami akan memulai pembebasan lahan pada 2026 dan targetnya sudah kami masukkan dalam anggaran,” ujar Munafri.

Menurutnya, ide Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat memiliki dampak positif untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah yang selama ini terbatas jaraknya dan fasilitasnya. “Kami sangat mendukung konsep ini agar anak-anak di daerah sulit tetap memiliki kesempatan belajar,” kata Munafri.

Pemkot juga berencana memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan dan pulau terluar Makassar yang selama ini terhambat aksesnya akibat medan dan cuaca yang sulit dijangkau. “Kami ingin membangun Sekolah Rakyat di pulau-pulau terdekat dan wilayah selat bebas,” tambahnya.

Langkah ini, menurut Munafri, menjadi bukti dukungan Pemkot terhadap pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil. “Medan dan cuaca di daerah tersebut menjadi kendala bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.

Saat ini, dua lokasi yang siap digunakan untuk pengembangan Sekolah Rakyat adalah bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel dan fasilitas milik Kementerian Sosial di Salodong, Biringkanaya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam mendukung program Sekolah Rakyat dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Ismu juga menilai rencana Pemkot untuk memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah pulau-pulau menunjukkan perhatian serius terhadap pendidikan anak-anak di kawasan kepulauan.

Namun, Ismu mengingatkan bahwa konsep tersebut tetap merupakan kebijakan pemerintah pusat. “Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemkot Makassar, dan semua pihak terkait dapat memastikan program ini berjalan efektif dan pelayanan publik di Makassar semakin berkualitas,” ungkapnya.

Kunjungan Ombudsman ini memiliki dua agenda utama: pertama, kajian pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di Makassar, dan kedua, koordinasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Ismu memberikan apresiasi atas upaya Pemkot Makassar dalam melakukan perbaikan dan berharap kualitas layanan semakin baik setiap tahun. “Kami berharap kualitas pelayanan publik di Makassar terus meningkat, terutama dalam menghadapi penilaian opini pelayanan publik,” tutupnya.