JAKARTA, Mediain.id – Transformasi industri yang dilakukan China lewat program Made in China 2025 menjadi inspirasi penting bagi Indonesia dalam upaya mencapai target Indonesia Emas 2045. Kebijakan jangka panjang tersebut telah mengubah citra produk “Made in China” dari yang semula identik dengan barang murah, menjadi simbol inovasi dan teknologi canggih.

Diluncurkan pada 2015 oleh Perdana Menteri Li Keqiang, program Made in China 2025 bertujuan mendorong modernisasi di sepuluh sektor strategis, termasuk kecerdasan buatan, robotika, energi terbarukan, dan industri dirgantara. Strategi ini menjadi pijakan bagi China untuk bertransformasi dari negara manufaktur biaya rendah menjadi pemimpin global dalam inovasi industri.

Kini, hasilnya sudah terlihat. Perusahaan otomotif BYD mampu menyalip Tesla sebagai produsen mobil listrik terbesar dunia. Di sektor maritim, galangan kapal China telah mengungguli gabungan produksi Jepang dan Korea Selatan. Bahkan, Xiaomi mengoperasikan pabrik yang mampu memproduksi satu mobil setiap 76 detik menggunakan lebih dari 700 robot.

Namun, program ini tidak berhenti pada 2025. Beijing telah menyiapkan peta jalan jangka panjang dalam tiga fase, yakni:

Fase pertama (hingga 2025): mengejar ketertinggalan di sektor utama dan membangun fondasi industri mandiri.

Fase kedua (2035): menyamai negara-negara maju dalam kualitas dan daya saing industri.

Fase ketiga (2049): menjadi pemimpin global dalam manufaktur dan inovasi, bertepatan dengan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat China.

Kendati menghadapi tantangan geopolitik, seperti perang dagang dengan Amerika Serikat, China tetap melanjutkan agenda transformasi industrinya. Istilah “Made in China 2025” memang mulai jarang muncul secara resmi, namun substansi kebijakannya tetap dijalankan, di antaranya melalui strategi dual circulation dan kemandirian teknologi.

Relevansi untuk Indonesia

Pengalaman China tersebut menjadi cermin penting bagi Indonesia dalam menapaki visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah Indonesia telah menetapkan empat fase transformasi ekonomi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Tahap pertama (2025–2029): fokus pada hilirisasi sumber daya alam, peningkatan produktivitas, riset, dan inovasi.

Tahap kedua (2030–2034): mempercepat transformasi melalui peningkatan produktivitas dan penciptaan sektor ekonomi baru.

Tahap ketiga (2035–2039): mendorong ekspansi global dan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok internasional.

Tahap keempat (2040–2045): mengantar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dengan kemampuan teknologi dan inovasi sendiri.

Agar cita-cita ini terwujud, Indonesia perlu belajar dari pendekatan China yang menekankan konsistensi lintas pemerintahan, investasi besar di bidang riset, dan pembangunan ekosistem industri berdaya saing.

Sayangnya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius, termasuk perubahan prioritas setiap pergantian pemerintahan, birokrasi yang belum efisien, dan minimnya investasi pada inovasi serta pendidikan vokasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan reformasi birokrasi, insentif fiskal bagi industri strategis, percepatan perizinan digital, serta sinkronisasi regulasi pusat dan daerah.

Peluang dan Tantangan

Sebagaimana China memanfaatkan tekanan global untuk memperkuat kemandiriannya, Indonesia juga dapat menjadikan tantangan eksternal seperti geopolitik dan perubahan iklim sebagai peluang untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh dan inovatif.

Dengan bonus demografi dan kekayaan sumber daya alam, Indonesia memiliki modal kuat untuk menapaki jalur menuju 2045. Namun, modal tersebut harus diimbangi dengan kebijakan jangka panjang yang konsisten, keberanian berinovasi, dan investasi berkelanjutan pada SDM dan teknologi.

Transformasi seperti yang dicapai China bukanlah utopia. Dengan visi yang jelas dan komitmen politik yang kuat, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar harapan, melainkan tujuan yang bisa dicapai.