WAMENA, Mediain.id – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja di Papua Pegunungan guna menggali masukan terkait sejumlah rencana strategis yang sedang dibahas, di antaranya soal Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.

Dalam kunjungan kerja reses masa sidang I tahun 2025-2026 itu, Komisi X DPR RI membawa perwakilan kementerian dan badan terkait, antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknolog, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangannya di Wamena, Selasa, mengatakan dalam kunjungan kerja reses ini, pihaknya ini memperoleh aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah di Papua Pegunungan terkait implementasi dan kebijakan pemerintah.

“Selain itu juga kami dari sisi legislasi sedang menyusun RUU tentang Sisdiknas. Revisi ini untuk undang-undang yang sudah ada sebelumnya, tetapi kami ingin undang-undang ini lebih tersinergikan dengan undang-undang lain, seperti guru dan dosen serta undang-undang pendidikan tinggi,” katanya.

Selain memiliki fungsi legislasi, tambah Hetifah, Komisi X DPR juga memiliki fungsi lain, salah satunya penganggaran.

“Kami menyadari kesulitan yang dihadapi oleh daerah pada saat ini. Kami sangat prihatin, mudah-mudahan dalam forum ini, kami dapat menyuarakan apa yang daerah rasakan, sebagai masukan sehingga menjadi referensi penting bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam fungsi anggaran, pihaknya bersama pemerintah berusaha menyusun anggaran agar bisa transparan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, khususnya di Papua Pegunungan.

“Papua Pegunungan kemungkinan menjadi jantung dari Papua sehingga anggaran yang disusun dapat berpihak dan menyejahterakan masyarakat di daerah ini,” katanya.

Dia menambahkan dalam fungsi pengawasan, pihaknya memiliki beberapa panitia kerja (panja), salah satunya yang sangat relevan dengan Papua Pegunungan adalah panja di daerah tertinggal, terdepan dan terluas atau 3T dan daerah marginal.

“Apa yang kami saksikan langsung di sini, meyakinkan kami bahwa kebijakan afirmasi dan percepatan ini memang sangat penting. Tadi kepala sekolah menyampaikan masalah guru harus juga dipikirkan,” ujarnya.

Dia menyadari masih ada anak-anak sekolah yang belum bisa didukung bantuan operasional atau beasiswa Pendidikan Indonesia Pintar dan fasilitas lainnya karena mereka tidak terdata di dalam dapodik.

“Tentu hal-hal seperti ini harus segera dicari solusinya karena anak-anak membutuhkan sentuhan yang lebih serius lagi. Semua orang di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, termasuk di Papua Pegunungan,” katanya.

Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta jajaran dapat menerima undangan Komisi X DPR RI dalam rapat dengar pendapat atau RDP umum.

“Semoga dalam kunjungan kerja ini kami mendapatkan data-data faktual untuk kami jadikan rujukan terkait berbagai hal baik itu Pendidikan, pemuda dan olahraga, statistik, riset dan inovasi serta literasi,” ujarnya.

Rombongan Komisi X DPR RI memberikan bantuan alat olahraga ke beberapa sekolah, termasuk SD YPPGI Napua dan SD Inpres Kulitarek, yang dipusatkan di Stadion Pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.