SINGKAWANG, Mediain.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Daerah Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar di Swiss-Belinn Hotel, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2025 yang mengusung tema nasional “Pemerintah Daerah dan Hak Asasi Manusia: Dari Komitmen ke Implementasi.”

Tema tersebut menegaskan bahwa komitmen terhadap pemajuan HAM tidak hanya berhenti pada pernyataan, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata hingga ke tingkat daerah.

Rapat kerja ini diikuti para pemangku kebijakan dari berbagai daerah di Indonesia, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan agenda HAM yang telah tertuang dalam RPJMN.

Berbagai tantangan, peluang, dan strategi dirumuskan melalui diskusi mendalam untuk memastikan nilai-nilai HAM hadir dalam pelayanan publik dan kebijakan daerah. Forum ini juga menjadi wadah berbagi praktik baik antar daerah dalam upaya pemajuan hak asasi manusia.

Rakerda HAM 2025 menghadirkan tiga sesi pleno utama, yaitu:

• Pleno I – “Pemerintah Daerah dan HAM (Agenda Global dan Nasional)”
  Menghadirkan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie.
  Sesi ini membahas posisi strategis pemerintah daerah dalam mendorong komitmen HAM global masuk ke kebijakan nasional dan daerah.
• Pleno II – “Strategi dan Implementasi HAM di Daerah: Tantangan dan Peluang”
  Dibawakan oleh Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Harniati serta Staf Khusus Menteri HAM Abussamah, yang menguraikan pentingnya inovasi daerah dalam menciptakan layanan publik yang menghormati martabat manusia.
• Pleno III – Penandatanganan Komitmen Bersama
  Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan pemerintah daerah, dipandu Direktur Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara Novie Soegiharti dan Zainal Abidin.
  Sesi ini menjadi simbol komitmen nyata daerah dalam mengintegrasikan nilai HAM ke dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kehadiran Kakanwil KemenHAM Sulsel, Daniel Rumsowek, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antar daerah untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Penguatan HAM di daerah bukan sekadar memenuhi indikator, tetapi tentang menghadirkan kebijakan yang manusiawi, adil, dan berkeadilan sosial. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan hak-hak dasar warga benar-benar terpenuhi,” ujarnya.

Daniel menyampaikan bahwa forum nasional ini menjadi ruang refleksi sekaligus inspirasi bagi seluruh wilayah untuk berinovasi dalam pelayanan publik berbasis penghormatan martabat manusia.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik di Sulawesi Selatan dan di seluruh Indonesia berorientasi pada nilai kemanusiaan. HAM bukan tanggung jawab satu lembaga, tetapi gerakan bersama,” tegasnya.

Melalui semangat kolaborasi lintas daerah tersebut, diharapkan lahir langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam regulasi, program, dan praktik pemerintahan daerah. Rakerda HAM 2025 menjadi bukti bahwa penguatan HAM bukan sekadar wacana, melainkan fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang berkeadilan dan inklusif.

Dengan momentum ini, pemerintah daerah di seluruh Indonesia diharapkan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kebijakan publik yang melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara.