MAKASSAR, Mediain.id — Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menyampaikan apresiasi terhadap penayangan Film Pangku, sebuah film yang menyoroti kehidupan perempuan marjinal kelas bawah yang kerap menghadapi eksploitasi, kemiskinan, dan diskriminasi.

Menurut Pigai, film ini menggambarkan realitas masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi, relasi kuasa yang timpang, dan keterbatasan akses akibat struktur sosial yang tidak berpihak.

“Ini salah satu film yang menggambarkan kehidupan nyata masyarakat. Masyarakat kelas bawah itu ditimbulkan oleh faktor kemiskinan struktural dan non-struktural, termasuk letak geografis yang tidak memungkinkan untuk pembangunan,” ujar Pigai saat menghadiri bedah Film Pangku di Djakarta XXI, Kamis (04/12).

Pigai menilai film tersebut menampilkan kondisi perempuan yang terlibat dalam transaksi yang mengarah pada praktik human trafficking.

Hal ini tergambar dalam adegan ketika Sartika (Claresta Taufan) dipaksa bekerja sebagai pelayan di warung milik Bu Maya (Christine Hakim), baik secara fisik maupun emosional, demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan sang anak.

“Adegan tersebut menunjukkan kurangnya perhatian negara, yang membuat masyarakat menjadi miskin, sulit mencari pekerjaan, dan hidup dalam keterpaksaan,” tegasnya.

Dalam momentum Peringatan Hari HAM Sedunia, Pigai menegaskan komitmen KemenHAM RI untuk menghadirkan negara dalam mengatasi berbagai kejahatan dan ketidakadilan yang dialami masyarakat kecil.

Sutradara Film Pangku, Reza Rahadian, menjelaskan bahwa film tersebut diangkat dari kisah nyata seorang ibu yang berjuang mempertahankan hidup dengan pilihan yang sangat terbatas.

“Film ini bukan soal benar atau salah. Ini refleksi dari realitas kehidupan. Saya berharap film ini menjadi surat cinta bagi para ibu yang bekerja dalam kondisi batin yang tidak selalu dipahami orang lain,” kata Reza.

Pengamat film sekaligus pemerhati HAM, Adhie Massardi, turut mengapresiasi film tersebut karena berhasil menggambarkan potret kemiskinan secara nyata melalui performa para aktor berpengalaman.

“Bangsa ini diberi anugerah oleh Tuhan, tapi negara justru mengabaikan rakyatnya sehingga jatuh miskin. Masyarakat akhirnya berdamai dengan penderitaan, dan ini berbahaya,” ujar Adhie.

Ia menilai film ini menjadi sarana kritik untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin.

Dalam kesempatan terpisah, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama KemenHAM, M. Dimas Saudian, menyatakan bahwa film Pangku menjadi pengingat bahwa HAM adalah persoalan kemanusiaan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Bedah film yang bertepatan dengan Hari HAM Sedunia ini menjadi ruang kolaborasi penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM semakin dekat dengan realitas masyarakat,” jelas Dimas.

Film Pangku mengangkat kisah Sartika, perempuan hamil yang merantau ke wilayah Pantura dan terjebak dalam praktik “kopi pangku” demi bertahan hidup. Film berdurasi 1 jam 44 menit ini mendapat apresiasi luas, baik nasional maupun internasional.

Film Pangku meraih empat penghargaan di Busan International Film Festival (BIFF) dan masuk dalam tujuh nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 2025, termasuk nominasi Piala Citra.