JAKARTA, Mediain.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Utary Sukmawati, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang) HAM Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (08/12).

Musrenbang HAM 2025 mengusung tema “Sinergi Pembangunan HAM Menuju Indonesia Emas 2045”, selaras dengan prioritas pertama dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yakni Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Penempatan HAM sebagai prioritas utama menegaskan bahwa pemajuan HAM merupakan fondasi pembangunan manusia Indonesia.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar agenda HAM terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Selanjutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menggarisbawahi peran strategis pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi nilai-nilai HAM di lapangan.

Komitmen dari sisi legislatif disampaikan oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang menyoroti perlunya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk menjamin keberhasilan agenda HAM nasional.

Pemikiran strategis kemudian dipaparkan Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, melalui materi bertajuk “Peran Musrenbang HAM dalam Pembangunan Nasional”.

Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berlandaskan HAM merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Puncak kegiatan ditandai dengan Keynote Speech oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, yang menegaskan bahwa HAM harus menjadi fondasi setiap kebijakan pembangunan nasional.

“HAM bukan hanya agenda sektoral, tetapi fondasi moral bangsa. Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka setiap kebijakan harus memastikan tidak seorang pun tertinggal. Pembangunan yang mengabaikan HAM bukan pembangunan yang sesungguhnya,” tegas Natalius Pigai.

Kehadiran Kakanwil KemenHAM Sulsel dalam forum nasional tersebut menunjukkan komitmen kuat Kanwil KemenHAM Sulsel untuk berperan aktif dalam memperkuat integrasi kebijakan HAM di tingkat daerah.

“Musrenbang HAM ini menjadi ruang penting bagi kami di daerah untuk memastikan bahwa setiap program dan layanan publik di Sulawesi Selatan dan wilayah kerja Sulawesi Tenggara berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Kami ingin kebijakan pusat benar-benar dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah,” ujar Daniel Rumsowek.

Seremonial pembukaan secara resmi menandai dimulainya rangkaian Musrenbang HAM 2025, yang diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret dan strategis untuk memperkuat arah pembangunan HAM di seluruh Indonesia.