JAKARTA, Mediain.id – Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bawah kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan dan rasionalitas dalam pengelolaan organisasi olahraga nasional. Negara dianggap gagal menjalankan peran sebagai regulator yang objektif dan adil.

Penilaian tersebut mencuat menyusul kebijakan pengakuan dan pengesahan organisasi olahraga yang belakangan dinilai tidak lagi berbasis pada rekam jejak, kontribusi nyata, serta sejarah perjuangan organisasi. Negara dinilai lebih menitikberatkan pada siapa yang berada dalam struktur kepengurusan, bukan pada siapa yang membangun dan membesarkan organisasi dari akar rumput.

“Kita sedang menyaksikan negara kehilangan kompas. Pengakuan organisasi olahraga diperlakukan sebagai urusan administratif semata, padahal menyangkut legitimasi, pembinaan atlet, dan masa depan ekosistem olahraga nasional,” tegas Yusril Ihza Mahendra, Kamis (08/01/2025) melalui keterangan tertulis.

Menurut Yusril, kebijakan tersebut merupakan kekeliruan serius. Negara justru memberi ruang kepada organisasi yang minim pengalaman dan kontribusi, sementara organisasi yang telah bertahun-tahun bekerja nyata membina atlet serta menyelenggarakan kejuaraan nasional hingga internasional justru diabaikan.

Situasi ini semakin diperparah dengan adanya pembiaran tumpang tindih organisasi dalam satu cabang olahraga. Alih-alih bertindak sebagai wasit yang adil dan penengah konflik, Kemenpora dinilai justru menciptakan konflik baru melalui keputusan yang tidak berpijak pada realitas sosial dunia olahraga.

“Keputusan negara yang seharusnya menyatukan, justru memecah. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk ketidakcakapan dalam membaca dinamika dan sejarah organisasi olahraga,” lanjut Yusril.

Ia mencontohkan kondisi tersebut dalam cabang olahraga domino. Menurutnya, terdapat organisasi yang telah lama membangun komunitas secara organik, konsisten melakukan pembinaan, serta membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Namun negara justru dengan mudah memberikan pengakuan kepada organisasi baru yang belum teruji dan miskin rekam jejak.

Yusril menilai, jika pengalaman, loyalitas, dan kontribusi tidak lagi menjadi ukuran, maka negara sedang mengirimkan pesan berbahaya kepada publik—bahwa kerja keras tidak penting, sejarah tidak relevan, dan akses terhadap kekuasaan lebih menentukan daripada prestasi.

“Kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menpora patut dipertanyakan secara serius. Olahraga nasional tidak bisa dikelola dengan logika korporasi atau kepentingan politik jangka pendek. Olahraga hidup dari komunitas, kepercayaan, dan konsistensi,” tegasnya.

Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik secara permanen. Ketika negara tidak adil, kepercayaan akan runtuh. Ketika negara tidak objektif, konflik akan tumbuh. Dan ketika kritik diabaikan, kerusakan akan menjadi sistemik.

“Karena itu saya menyatakan dengan tegas: kebijakan Menpora saat ini tidak hanya keliru, tetapi berbahaya bagi masa depan olahraga nasional. Diam adalah bentuk persetujuan. Kritik adalah kewajiban moral,” tutup Yusril.

Ia menegaskan, sejarah kelak akan mencatat bahwa jika ekosistem olahraga nasional runtuh, yang gagal bukanlah organisasi, melainkan negara yang salah dalam mengelola dan mengambil keputusan.