MAKASSAR, Mediain.id – Jelang Musda DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, dinamika internal justru kian mengeras. Proses konsolidasi yang seharusnya menjadi momentum penguatan partai menuju politik nasional 2029, kini terkesan diukur-ukir oleh waktu, seolah ada skenario penguluran yang disengaja.

Keterlambatan Musda bukan sekadar persoalan teknis organisasi. Dalam kalkulasi politik, waktu adalah faktor strategis. Semakin lambat Musda digelar, semakin besar risiko Golkar kehilangan posisi tawar.

Termasuk potensi kehilangan kursi pimpinan pada pemilu di berbagai tingkatan di Sulawesi Selatan. Situasi ini tentu berbahaya bagi soliditas dan kesiapan partai menghadapi kontestasi politik mendatang.

Tak dapat dipungkiri, mulai tercium aroma kepentingan elite di tubuh DPD I Golkar Sulsel yang diduga ingin mengulur pelaksanaan Musda. Tujuannya tak lain agar masa jabatan pengurus DPD II Golkar kabupaten/kota saat ini berakhir lebih dulu, sehingga peta kekuasaan internal dapat diatur ulang sesuai kepentingan tertentu.

Pemerhati sekaligus penggiat sosial media, Mulawarman, memberikan analisis kritis terkait prahara internal yang tengah melanda DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, khususnya menyangkut ketidakpastian pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel yang hingga kini belum juga menemui kejelasan.

Menurut Mulawarman, pembentukan kepengurusan baru DPD I Golkar Sulsel oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang jumlahnya mencapai 162 orang, justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader.

Ia menilai, kepengurusan dengan jumlah yang terlampau gemuk tersebut lebih terkesan sebagai pengurus “pajangan”, bukan struktur efektif untuk mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan Musda.

“Ini menunjukkan bahwa DPP Golkar sedang menghadapi persoalan serius di Sulsel. Kalau situasi internal baik-baik saja, tidak perlu membentuk kepengurusan massal sebesar itu,” ujar Mulawarman dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Jika benar demikian, maka Musda berpotensi kehilangan substansi demokratisnya dan berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Golkar dipertaruhkan, antara tetap menjadi partai modern yang solid dan siap tempur, atau tersandera oleh manuver internal yang justru melemahkan kekuatan kolektif.

Dalam situasi seperti ini, kader menunggu sikap tegas, apakah Golkar Sulsel memilih konsolidasi dan percepatan, atau membiarkan waktu menjadi senjata yang melumpuhkan dirinya sendiri.

Oleh sebab itu, mantan wartawan senior yang bergelut di media dari zaman ke zaman kepemimpinan Golkar. Ia berpandangan, fakta di lapangan sebenarnya sangat jelas.

Dimana, DPD II Golkar kabupaten/kota se-Sulsel telah lama menyatakan kesiapan Musda, bahkan sejumlah kader potensial telah menyatakan diri siap maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulsel secara terbuka dan demokratis.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya tidak ada hambatan berarti untuk menggelar Musda sesuai jadwal.

“Masalahnya bukan di DPD II, bukan juga di kesiapan kader. Masalah utamanya ada di DPP dan DPD I Golkar Sulsel sendiri, mengukir waktu,” beber Mulawarman.

Lebih lanjut alumni Unhas yang dikenal vokal memberikan pandangan kritis terhadap seluk beluk kebijakan problem sosial, mengualas soal kepentingan sebagian pengurus DPD I Sulsel yang mengulur waktu.

Mulawarman menilai, akar persoalan sesungguhnya adalah belum ditemukannya figur calon Ketua DPD I Golkar Sulsel, yang dapat diterima oleh Jusuf Kalla (mantan Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Golkar), sebagai pengganti Munafri Arifuddin (Appi).

Dia menyebutkan, sebagai DPD I yang baru kini bermanuver melakukan pencarian figur Ketua Golkar Sulsel yang “disukai” atau setidaknya dapat diterima, hanya saja, ini dianggap Mulawarman sebagai pekerjaan sulit dan memakan waktu, baik oleh DPP maupun oleh pengurus Golkar Sulsel sendiri.

Kondisi inilah lanjut dia, yang kemudian melatarbelakangi pembentukan kepengurusan sementara dengan masa kerja terbatas.

“DPP memberi waktu paling lama enam bulan, setengah tahun, kepada pengurus bentukan ini untuk mencari figur pengganti Appi. Ini pengakuan tidak langsung bahwa DPP belum siap mengambil keputusan,” jelas Mulawarman.

Lebih lanjut, ia menilai Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, berada dalam posisi dilematis. Namun di sisi lain, DPP juga tidak ingin mengambil keputusan sepihak yang berpotensi mengecewakan basis kuat di Sulsel.

“Karena itu, DPP memilih jalan aman dengan meminta Golkar Sulsel mencari calon yang bisa diterima JK,” kata Mulawarman.

Ia juga menyoroti komposisi kepengurusan DPD I Golkar Sulsel bentukan DPP yang dinilainya sangat mudah terbaca secara politik.

Menurutnya, orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Appi hanya sedikit yang diakomodasi, sementara sebagian besar pengurus justru berasal dari luar lingkaran kekuasaan sebelumnya.

“Ini sinyal kuat bahwa DPP memang
belum berani menentukan sikap secara tegas,” ujarnya.

Yang paling mengkhawatirkan, lanjut Mulawarman, adalah agenda awal pengurus Golkar Sulsel bentukan DPP yang diprediksi akan melakukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) terhadap sejumlah Ketua DPD II yang selama ini dikenal mendukung Appi.

“Kalau langkah PLT terhadap Ketua DPD pendukung Appi benar-benar dilakukan, itu akan menjadi bom waktu. Golkar Sulsel bisa mengalami sangsangkala atau kekacauan internal yang serius,” tegasnya.

Menurut Mulawarman, langkah tersebut justru bertolak belakang dengan cita-cita DPP Golkar yang ingin menyolidkan Golkar Sulsel.

Ia menilai, konsolidasi yang dibangun di atas penyingkiran dan tekanan politik internal hanya akan memperdalam konflik dan menjauhkan Golkar dari kesiapan menghadapi agenda politik besar ke depan.

“Dengan kondisi seperti ini, mimpi DPP Golkar untuk menyolidkan Golkar Sulsel justru terancam gagal di Pemilu 2029 mendatang,” tuturnya.

Yang membuat situasi semakin mengagetkan bukan hanya isi dan timing terbitnya SK pengurus baru, melainkan reaksi keras Mulawarman yang selama beberapa tahun terakhir dikenal lebih banyak berperan sebagai negosiator dan pengamat sosial politik yang cenderung tenang dalam menyikapi konflik internal partai.

Mulawarman menulis dengan huruf kapital, “Golkar Sulsel Tifak Akan Pernah Solid. DPP Hanya Memnyimpan Bom Waktu untuk DPD I Golkar Sulsel,” demikian kutipan Mulawarman.

Bahakan, di mana ngatakan mama-nama dalam (SK) Surat Keputusan DPP Golkar Nomor: Skep 147/DPP/GOLKAR/I/2026 itu, memang mencengangkan.

Betapa tidak, publik dan kader Golkar Sulsel justeru bingung, kabarnya jadwal musda setelah tertunda dari Agustus sampai Oktober 2025, tapi mulur lagi hingga pertengahan 2026. Alih-alih jadwal musda, kian tidak jelas.