Gowa, Mediain.id – Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman mengambil langkah tak biasa dengan menghentikan tilang manual dan razia liar, menggantinya dengan pendekatan kehadiran polisi dan edukasi demi membangun rasa aman di masyarakat.

Keputusan itu terdengar tidak lazim, bahkan berisiko, hingga menjadi perbincangan di internal kepolisian. Di saat sebagian besar institusi masih mengandalkan penindakan sebagai instrumen utama, Kapolres Gowa justru memilih arah berbeda.

Bagi sebagian kalangan, kebijakan ini sempat dipandang berpotensi melemahkan wibawa hukum. Namun di Gowa, pendekatan tersebut sedang diuji dan perlahan mulai menunjukkan hasil di lapangan.

Di balik kebijakan itu, ia mengusung sebuah pertanyaan mendasar apakah rasa aman bisa dibangun tanpa dominasi tindakan represif? Jawaban atas pertanyaan itulah yang kini ia terjemahkan melalui berbagai langkah konkret di lapangan.

Setiap pagi di sejumlah titik rawan kemacetan dan aktivitas warga, kehadiran polisi kini terlihat lebih intens.

Pola ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari program Strong Point, di mana titik-titik kerawanan dipetakan berdasarkan aktivitas masyarakat mulai dari pasar, sekolah, simpang jalan, hingga jalur padat kendaraan.

Menariknya, tidak hanya personel lalu lintas yang diterjunkan. Fungsi lain seperti Reskrim hingga Intelkam juga ikut dilibatkan untuk memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat.

“Kalau ada polisi di lapangan, masyarakat sudah merasa aman. Itu pencegahan paling awal,” ujar Aldy, sapaan akrab Kapolres Gowa, Jumat (3/4/2026).

Pendekatan ini menempatkan visibilitas sebagai alat utama pengendalian situasi bukan reaksi setelah kejadian, melainkan kehadiran sebelum potensi gangguan muncul.

Sejalan dengan itu, kebijakan internal pun diubah. Tidak ada lagi tilang manual dan razia liar. Sebagai gantinya, anggota diminta mengedepankan edukasi kepada masyarakat.

Kebijakan tersebut memang sempat menuai kontroversi, baik dari internal maupun publik. Selama ini, penindakan kerap dianggap sebagai indikator ketegasan aparat. Bahkan, kehadiran polisi di jalan seringkali identik dengan rasa takut bagi pengendara.

Namun, Aldy melihat hal berbeda. Ia menilai pendekatan represif cenderung hanya menghasilkan kepatuhan sesaat, sementara edukasi meski membutuhkan waktu dapat membangun kesadaran jangka panjang.

Indikator awal mulai terlihat. Pelanggaran lalu lintas dinilai lebih terkendali secara situasional, khususnya di titik-titik yang dijaga langsung oleh personel.

Lebih jauh, ukuran keberhasilan tidak hanya bertumpu pada persepsi aman. Di internal Polres Gowa, Aldy mendorong penggunaan data gangguan kamtibmas sebagai basis pengambilan kebijakan.

Setiap laporan dianalisis secara rinci, mulai dari waktu kejadian, lokasi, jenis kejahatan, hingga pola yang berulang.

Dari analisis tersebut, pola patroli disusun secara lebih terarah. Hasil evaluasi internal pun menunjukkan adanya pergeseran pola gangguan kamtibmas, di mana titik-titik rawan yang sebelumnya dominan mulai mengalami penurunan intensitas setelah diperkuat dengan kehadiran polisi.

Meski tidak merilis angka secara terbuka, indikator kinerja internal menunjukkan tren positif, mulai dari percepatan penanganan perkara hingga distribusi kejadian yang lebih terkendali.

Di sisi lain, tantangan besar justru datang dari internal. Dengan ratusan perkara masuk setiap bulan dan jumlah penyidik yang hanya sekitar 40 orang, potensi penumpukan kasus menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik.

Untuk mengatasi hal itu, Kapolres Gowa mengambil langkah tidak biasa. Ia turun langsung membedah berkas perkara bersama anggotanya hampir setiap malam.

Langkah ini dinilai mampu mempercepat identifikasi persoalan dalam penyidikan, mulai dari kekurangan alat bukti hingga hambatan administratif.

Dampaknya cukup signifikan. Dalam evaluasi triwulan Polda Sulawesi Selatan, Polres Gowa yang sebelumnya berada di peringkat terbawah berhasil melonjak ke posisi enam pada triwulan berikutnya.

Di sisi lain, pendekatan berbasis partisipasi masyarakat juga menunjukkan hasil. Pada 2025, Polres Gowa meraih peringkat pertama lomba Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) tingkat Polda Sulsel sebuah capaian yang mencerminkan meningkatnya keterlibatan warga dalam menjaga keamanan.

Dalam perspektif kriminologi, partisipasi masyarakat merupakan variabel penting dalam menekan potensi kejahatan. Semakin tinggi keterlibatan warga, semakin sempit ruang bagi tindak kriminal berkembang.

Menariknya, pendekatan yang kini dijalankan di Gowa juga berakar dari pengalaman personal Aldy.

Sebelum menjabat sebagai Kapolres, ia sempat berdoa di Multazam saat menunaikan umrah, memohon agar dapat menjadi pemimpin yang bermanfaat.

Tak lama berselang, ia ditugaskan ke Gowa wilayah yang sebelumnya sempat dibayangi persepsi negatif terkait kriminalitas.
Namun, kekhawatiran itu perlahan memudar setelah ia melihat langsung kondisi di lapangan.

Model kepemimpinan Aldy kini dapat dibaca sebagai kombinasi tiga pendekatan utama yakni visibilitas, edukasi, dan berbasis data. Penegakan hukum tetap berjalan, tetapi ditempatkan sebagai langkah akhir, bukan yang utama.

Pendekatan humanis yang diterapkan pun tidak berarti lunak. Ketegasan tetap dijaga, terutama dalam disiplin internal dan kinerja penyidikan.

Apa yang terjadi di Gowa saat ini memang belum bisa disebut sebagai model baku. Pertanyaan besarnya masih terbuka apakah pendekatan tanpa tilang manual dan razia ini dapat bertahan dalam jangka panjang, atau akan menghadapi titik jenuh ketika efek kejutnya memudar?

Namun satu hal mulai terlihat jelas kehadiran polisi yang lebih dekat, lebih terlihat, dan lebih komunikatif perlahan mengubah cara masyarakat memandang institusi ini.

Di Gowa, polisi tidak lagi sekadar penegak hukum. Mereka tengah diuji untuk menjadi bagian dari solusi sosial.