MAKASSAR, MEDIAIN.ID – DPP Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) menanggapi tegas kritik yang dilontarkan oleh Ketua Ormas RESOPA, Syarif Borahima soal program seragam sekolah gratis Pemkot Makassar untuk siswa baru SD dan SMP.

Syarif Borahima dalam kritiknya menyebut, bahwa seragam sekolah yang disalurkan kepada siswa mayoritas dibeli secara grosiran di Pasar Butung, bukan dari UMKM lokal seperti yang dijanjikan oleh pemerintahan Munafri-Aliyah.

Ketua RESOPA juga mengklaim, bahan seragam yang disalurkan ke sekolah tidak sesuai dengan regulasi Kemendikbud serta pemesanan yang banyak dibuat dari luar daerah Makassar, padahal biaya pengadaan seragam menggunakan APBD Pemkot Makassar.

Menanggapi kritikan itu, Ketua Bidang Pendidikan dan Industri Kreatif DPP APPI, Fadel Sofyan membantah bahwa justru pengadaan seragam gratis tetap konsisten pada semangat awal dari program ini yakni membangkitkan ekonomi UMKM lokal dan mengurangi beban biaya pendidikan orang tua.

“Kami heran dengan pernyataan Ketua umum RESOPA, entah apa dan bagaimana cara berpikirnya. Mana ada itu baju dibeli dari luar daerah Makassar, cari buktinya, cari datanya coba!,” tegasnya.

Kader DPP APPI mengatakan bahwa seleksi para penyedia program ini dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkot Makassar dengan sistem konsolidasi kontrak payung, melalui seleksi yang sangat ketat, sehingga kontrak payung melahirkan 29 penyedia.

“Kemudian ke 29 penyedia ini diserahkan ke pihak Disdik untuk negosiasi dan kontrak kerja. Meskipun dalam kontrak payung penyedia ada dari luar Makassar, itu tidak otomatis dipilih, sehingga sangat dimungkinkan pemesanan, pembuatan dan pembelian itu tidak ada yang dari luar daerah,” bebernya.

“Ini kesalahan berpikir. Pemkot dalam hal ini Kadis Pendidikan Makassar jelas tahu juga mempertimbangkan, kalau dari luar daerah, ada ongkir, mana durasi waktu, belum lagi harus monev, apa lagi jelas Kadis dan Kabid Disdik ini tegak lurus sama aturan Wali Kota,” tambahnya.

Fadel juga menanggapi soal tudingan Ketua RESOPA dimana pesanan seragam banyak yang diambil dari Pasar Butung dan melibatkan beberapa toko besar yang bukan merupakan UMKM lokal.

“Pesanan dari Pasar Butung ini kesalahan dari pihak penyedia dan telah dikembalikan serta bukan dari Kabid yang menyetujui, serta hal ini menurut kabid telah diputuskan hubungannya dengan suplier yang dimaksudkan,” ujannya.

Menurutnya, baju seragam yang dituduhkan dipesan dari luar daerah kota Makassar adalah miss komunikasi, karena saat seleksi terbuka, banyak penyedia dari luar daerah yang memasukkan daftar untuk ikut seleksi, tetapi tidak sampai ditahap approve (pembelian dan pemesanan).

“Terkait penyedia dari luar daerah ini Kadisdik dan Kabid jelas telah memperhitungkan estimasi biaya yang lebih besar, seperti ongkos kirim dan juga estimasi pengerjaan (jarak tempuh dan waktu “durasi”) serta evaluasi ketika ada kesalahan yang akan mengalami kesulitan penukaran jika terjadi kesalahan,” terangnya.

Mestinya, kata Fadel, Ormas RESOPA menyoroti beberapa kejadian yang saat ini lagi viral. Dimana terdapat indikasi bahwa ada beberapa sekolah justru melakukan praktik jual beli seragam yang jelas dilarang oleh pemerintah Kota.

“Harusnya Ormas RESOPA itu justru kritisi beberapa sekolah yang masih menjual seragam kalau mau memuliakan Kota Makassar. Tapi mungkin memang tidak Mulia cara berpikirnya, Piti Kana-kanai. Ayolah yang baik kita akui baik, yang buruk ya kita sikat bersama. Seperti ada beberapa kepala sekolah yang masih nakal, harusnya itu kita sikapi karena entah apa maksudnya masih menjual seragam dan siapa yang suplai itu seragamnya, kenapa ngotot tetap menjual,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya program seragam sekolah yang disalurkan secara gratis ini, kita mesti banyak bersyukur dan berterima kasih atas upaya pemerintah Kota dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Makassar.

“Coba bayangkan berapa banyak hemat uang yang bisa tadinya harus dibelikan seragam, tapi kini dipakai untuk kebutuhan lain, terkhusus Wali Kota bapak Munafri Arifuddin dan Kadisdik Bu Achi, serta Ketua Panitia SPMB, Dr. Syarif yang juga merupakan Kabid SMP, harusnya diberikan apresiasi atas kinerja yang sangat mulia ini,”ungkapnya.

“Dan kami harapkan kepada semua dengan adanya pakaian seragam sekolah gratis, pihak lain jangan menganggu dan “Piti Kana-kanai”. dimana kerugian negara/kerugian APBD? karena belum ada hasil audit APIP dan APH, janganlah membangun opini tidak baik,” pungkasnya.