MEDIAIN.ID MAKASSAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional kembali disorot setelah beredar kabar adanya pungutan liar (pungli) dalam proses penunjukan mitra dapur. Menanggapi hal tersebut, Suhudi Ismail, pengelola dapur MBG di Makassar, menegaskan bahwa prosedur penentuan titik dapur telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Untuk mendapatkan titik dapur, kami mengikuti prosedur sesuai aturan BGN. Tidak ada praktik pungli dalam penunjukan mitra. Semua proses dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan,” ujar Suhudi, membantah tegas isu yang beredar.

Suhudi menjelaskan, proses awal penentuan dapur melibatkan pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga survei lapangan oleh tim yang telah ditunjuk. Beberapa titik yang sudah diusulkan memang baru sebatas pemesanan lokasi (booking) dan belum dibangun, namun hal itu merupakan bagian dari tahapan administrasi sebelum pembangunan fisik dimulai.

Sementara itu, Ramli Usman, pengelola dapur BGN di Kabupaten Barru, mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja tim di lapangan, khususnya di wilayah Sulawesi.
“Alhamdulillah, di usia satu tahun berdirinya BGN ini, sudah sangat nampak perannya dalam pengelolaan gizi di negara ini. Hal ini tidak lepas dari upaya Direktur Verifikasi BGN wilayah Sulawesi, Kolonel Cba. Muhammad Rizal Salewangang, yang berhasil menghadirkan dapur dengan cepat dan sesuai SOP,” ungkap Ramli.

Menurut data BGN, ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai wilayah. Sisanya masih berada pada tahap verifikasi dan pembangunan. Setiap hari, proses verifikasi berlangsung untuk memastikan dapur yang dibangun benar-benar memenuhi standar dan siap melayani kebutuhan gizi masyarakat.

BGN menegaskan bahwa komitmen mereka adalah memastikan seluruh titik dapur MBG berfungsi optimal, terverifikasi, dan mematuhi standar operasional prosedur, tanpa ada praktik pungutan di luar aturan resmi.