MAKASSAR, Mediain.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Pertigaan Jalan AP Pettarani–Letjend Hertasning, Kota Makassar, Selasa (13/1/2026) dini hari.

Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 01.00 Wita dan menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan. Para mahasiswa memblokade jalan dengan membentangkan spanduk bertuliskan “WACANA PILKADA MELALUI DPRD: PENGKHIANATAN TERHADAP RAKYAT”.

Selain itu, massa aksi juga membakar ban bekas di badan jalan serta menyandera sebuah mobil tronton yang dijadikan sebagai mimbar orasi. Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam aksinya, GAM menyampaikan dua tuntutan utama, yakni mendesak partai politik untuk segera menghentikan segala bentuk pembahasan Pilkada melalui DPRD serta mendesak Presiden Republik Indonesia agar secara tegas mendukung penyelenggaraan Pilkada langsung.

Panglima Terpilih Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM), Fajar Wasis, menilai bahwa wacana Pilkada melalui DPRD merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.

“Selama 21 tahun, masyarakat telah diperkenalkan dan dilibatkan secara langsung dalam pemilihan kepala daerah. Namun kini mekanisme tersebut justru dianggap sebagai pemborosan anggaran. Padahal persoalan utamanya bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada lemahnya tata kelola dan komitmen politik dalam penyelenggaraannya,” jelas Fajar.

Ia juga menyoroti peran Presiden Republik Indonesia yang dinilai memiliki kewenangan dan pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan terkait wacana Pilkada melalui DPRD.

“Prabowo Subianto memiliki posisi strategis di balik wacana kebijakan ini, mengingat partai politik yang mendorong wacana tersebut merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahannya. Dengan pendekatan politik tersebut, maka sikap politik Presiden akan sangat menentukan arah kebijakan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fajar menekankan bahwa demokrasi harus tetap berpihak kepada kehendak rakyat.

“Publik tidak membutuhkan penguasa yang merasa paling tahu, tetapi pemimpin yang mau mendengar suara rakyat. Selama rakyat masih ingin memilih, selama konstitusi masih berdiri, dan selama demokrasi masih diakui sebagai fondasi negara, maka Pilkada harus tetap berada di tangan rakyat,” lanjutnya.

Diketahui, Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) periode 2025–2027 di bawah kepemimpinan Panglima GAM terpilih memang belum secara resmi dilantik. Namun, hal tersebut tidak menghalangi sikap kritis organisasi dalam merespons dinamika kebijakan publik.

“Status belum dilantik bukanlah alasan untuk bersikap pasif terhadap kebijakan yang berpotensi mencederai demokrasi. Justru ini menjadi penegasan bahwa GAM akan selalu hadir dan siap bersuara kapan pun ketika kepentingan rakyat terancam,” tutup Fajar.