MAKASSAR — Kelangkaan dan antrean panjang BBM di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan memunculkan pertanyaan serius. Di tengah klaim bahwa ketersediaan stok BBM tetap aman, masyarakat justru masih harus berhadapan dengan antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar.
Situasi tersebut kini menjadi sorotan HMI Gowa Raya. Organisasi mahasiswa ini mempertanyakan adanya kemungkinan persoalan dalam rantai distribusi BBM, mulai dari penyaluran hingga pengawasan di lapangan.

Muh Thafdil Wirawan S, selaku Jenderal Lapangan HMI Gowa Raya, menilai kondisi tersebut tidak boleh berhenti pada narasi “stok aman”. Menurutnya, publik membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai ke mana BBM disalurkan, bagaimana mekanisme distribusinya, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.

“Kalau stok dikatakan aman, lalu mengapa rakyat masih mengantre dan kesulitan mendapatkan BBM? Ini yang harus dijawab secara terbuka. Jangan sampai ada persoalan di balik rantai distribusi yang selama ini tidak diketahui publik,” tegas Thafdil.

Sorotan HMI Gowa Raya juga mengarah pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Thafdil mendesak Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk tidak hanya menunggu laporan, tetapi melakukan penyelidikan menyeluruh apabila terdapat indikasi penyalahgunaan distribusi BBM. Ia mempertanyakan apakah seluruh jalur distribusi telah diperiksa secara transparan, termasuk kemungkinan adanya penyelewengan, penimbunan, distribusi tidak tepat sasaran, maupun praktik lain yang dapat menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh BBM.

“Kami mempertanyakan: apakah seluruh rantai distribusi sudah diperiksa? Apakah ada oknum yang bermain? Kalau memang tidak ada, buktikan kepada publik. Kalau ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

HMI Gowa Raya menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan tuduhan terhadap individu atau institusi tertentu, melainkan desakan agar dugaan yang berkembang di tengah masyarakat diuji melalui penyelidikan yang objektif dan transparan.

Menurut Thafdil, aparat penegak hukum harus berada di posisi yang independen dalam mengusut persoalan tersebut. Jangan sampai muncul konflik kepentingan atau kesan adanya pembiaran ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar.

“Kami tidak ingin menuduh tanpa bukti. Justru karena itu kami meminta penyelidikan. Buka data distribusinya, telusuri alurnya, periksa pihak-pihak yang terkait, dan sampaikan hasilnya kepada masyarakat. Kalau bersih, katakan bersih. Kalau ada permainan, bongkar,” tegasnya.

HMI Gowa Raya juga mendorong pemerintah daerah, DPRD Sulsel, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk duduk bersama membuka persoalan distribusi BBM secara transparan. Bagi HMI Gowa Raya, BBM bukan sekadar komoditas. Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar, persoalannya telah menyentuh kepentingan publik.

Thafdil menegaskan HMI Gowa Raya akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta adanya pertanggungjawaban publik atas kondisi distribusi BBM di Sulawesi Selatan.

“Rakyat berhak tahu. Siapa yang mengatur distribusi, ke mana BBM mengalir, siapa yang mengawasi, dan mengapa kelangkaan ini terjadi. Jangan biarkan rakyat terus mengantre sementara pertanyaan-pertanyaan besar tidak pernah dijawab.”

HMI GOWA RAYA: KAWAL BBM, BONGKAR JIKA ADA PERMAINAN, BELA KEPENTINGAN RAKYAT.