Makassar, Mediain.id — Antrean panjang BBM di sejumlah SPBU di Kota Makassar mulai mengganggu aktivitas warga. Kondisi tersebut membuat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, meminta Pertamina segera menambah petugas dan mengaktifkan seluruh nozzle pengisian untuk mempercepat pelayanan.

Hal itu disampaikan Appi saat mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026). Kedatangannya merupakan respons atas keluhan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Appi didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda. Mereka diterima Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar bersama jajaran Pertamina.

Appi meminta Pertamina bersama pengelola SPBU segera mengambil langkah taktis agar masyarakat umum tidak menjadi korban persoalan distribusi maupun pelayanan BBM.

“Tujuan kami kesini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi mengawali pembicaraan.

Menurut Appi, penanganan antrean tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok BBM. Pelayanan di SPBU juga harus diperbaiki agar kendaraan dapat dilayani lebih cepat dan tertib.

Ia menilai penambahan petugas operator serta pengaktifan seluruh nozzle yang tersedia menjadi salah satu langkah utama untuk mengurai antrean panjang.

“Antrean mengular karena keterbatasan petugas, misalnya 4 Dispenser di SPBU hanya dijaga oleh 1 orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif agar memotong waktu tunggu kendaraan,” tuturnya.

Selain menambah petugas, Appi mengusulkan pengaturan kendaraan berdasarkan jenisnya, mulai dari kendaraan pribadi, ekspedisi hingga bus. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui alur pengisian atau sistem klasterisasi kendaraan, termasuk menentukan waktu kendaraan masuk untuk melakukan pengisian BBM.

“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” tambah Appi.

Mantan CEO PSM itu menegaskan, persoalan BBM harus dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat luas. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, berkepentingan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap BBM terpenuhi tanpa menimbulkan persoalan baru.

“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyarakat,” tegas Appi.

Menurutnya, antrean panjang BBM tidak hanya berdampak kepada warga yang hendak mengisi kendaraan. Kondisi tersebut juga mulai mengganggu aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi hingga mobilitas masyarakat.

Bahkan, operasional armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar ikut terdampak akibat panjangnya antrean di sejumlah SPBU.

Appi khawatir persoalan tersebut menjadi akumulasi masalah baru apabila tidak segera ditangani.

“Ini perlu solusi cepat dari seluruh persoalan, kita tidak boleh anggap ini persoalan biasa,” jelasnya.

Karena itu, Appi meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya, apakah antrean berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM atau faktor lainnya.

Ia juga meminta kejelasan tersebut agar pemerintah kota dapat membantu Pertamina memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.

Selain pengaturan di dalam kota, Appi mengusulkan agar SPBU di kawasan penyangga Kota Makassar, khususnya di wilayah Maros dan Gowa, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone.

Menurutnya, kendaraan-kendaraan besar tidak semestinya seluruhnya masuk hingga ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.

Jika distribusi dan pelayanan dapat dibagi ke wilayah penyangga, beban SPBU di dalam kota dapat dikurangi, sekaligus mengurangi konsentrasi kendaraan besar di kawasan padat Makassar.

“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.

Dalam kondisi yang dinilai tidak normal, Appi juga meminta Pertamina meningkatkan dukungan personel di lapangan dan menyesuaikan jumlah petugas dengan kondisi antrean.

Ia juga meminta sosialisasi dilakukan secara langsung hingga ke masyarakat tingkat bawah, sehingga warga mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi BBM, kebijakan distribusi, mekanisme pengisian serta langkah yang sedang dilakukan pemerintah dan Pertamina.

“Yang paling penting adalah kita memastikan benar-benar ini ditangani dan masyarakat mendapatkan penjelasan,” imbuh politisi Golkar itu.

Appi menegaskan, pertemuan dengan Pertamina tidak boleh berhenti pada seremoni. Menurutnya, yang paling penting adalah antrean segera diurai dan pelayanan BBM kembali normal.

“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” terangnya.

Ia memastikan Pemerintah Kota Makassar akan terus mengawal persoalan tersebut bersama Pertamina dan pengelola SPBU.

“Kami Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan ini, agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan antrean panjang tidak menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas warga serta pelayanan publik di Kota Makassar,” pungkasnya.

Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan stok BBM aman dan terpenuhi bagi warga di Makassar maupun Sulawesi Selatan secara umum.

Deny mengatakan Pertamina akan segera menjalankan sejumlah langkah penanganan, termasuk pada hari yang sama setelah pertemuan dengan Wali Kota Makassar.

“Mudah-mudahan ini bisa segera, hari ini juga kita lakukan beberapa hal, Pak Wali,” kata Deny.

Salah satu langkah yang dilakukan Pertamina yakni memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini, sebanyak 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam.

Jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan. Pertamina akan menyesuaikan operasional SPBU secara dinamis berdasarkan tingkat kepadatan antrean.

“Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah,” ujarnya.

Menurut Deny, penambahan SPBU yang beroperasi 24 jam diarahkan untuk mengurai konsentrasi antrean di titik-titik yang mengalami kepadatan.

“Intinya adalah bagaimana kita bisa mengurai antrean ini. Jadi jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis, menyesuaikan kondisi antrean,” jelasnya.

Pertamina juga telah meningkatkan penyaluran BBM untuk merespons antrean yang terjadi di Makassar.

Untuk solar, penyaluran disebut meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal. Sementara penyaluran Pertalite meningkat sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen dari kondisi normal.

“Ada penambahan. Tentu sudah meningkat kami penyaluran untuk solar, sudah di kisaran di atas normal sekitar 15 persen,” tuturnya.

“Pertalite sudah 8 persen dan kemarin juga sudah mencapai 10 persen dari kondisi normal,” tambah Deny.

Namun, Deny menjelaskan jumlah suplai setiap SPBU berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Berbeda-beda memang, tergantung kebutuhan. Karena setiap SPBU nanti akan berbeda-beda juga,” katanya.

Pertamina juga telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan dan akan mendorong tambahan suplai ke titik-titik yang membutuhkan.

“Kondisi ini sudah kita petakan dan nanti kita pastikan, kita akan dorong juga suplai ke SPBU,” tegasnya.

Selain menambah suplai dan jam operasional SPBU, Pertamina telah berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk melakukan penertiban antrean.

Deny mengatakan penambahan pasokan harus diikuti dengan pengaturan kendaraan di lapangan agar antrean dapat diurai.

“Pertamina sampai hari ini sudah menambah suplai, kami juga sudah menambah waktu operasional SPBU,” katanya.

Langkah tersebut sejalan dengan permintaan Appi agar pelayanan di SPBU lebih efektif, termasuk mengoptimalkan seluruh nozzle, mempercepat proses pelayanan dan mengatur alur kendaraan agar antrean tidak mengular hingga mengganggu lalu lintas.

“Kemudian, kami sudah koordinasi dengan tim Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean-antrean yang ada di SPBU, membuka nozzle di SPBU,” tutup dia.