Makassar, Mediain.id – Wacana penyesuaian program studi (prodi) di perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan industri menuai respons kritis dari kalangan akademisi.

Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) menilaiY kebijakan tersebut berpotensi menggeser hakikat pendidikan tinggi jika hanya berorientasi pada serapan tenaga kerja.

Ketua Umum P3SI, Prof. Dr. Bahri, menyatakan bahwa pendidikan tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, melainkan juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kesadaran kritis, serta identitas kebangsaan.

“Program studi pendidikan sejarah memiliki mandat penting dalam menjaga memori kolektif bangsa dan menanamkan kesadaran sejarah bagi generasi mendatang. Ini tidak bisa direduksi hanya pada indikator kebutuhan industri,” ujarnya, Selasa (28/4/2026) melalui keterangan resminya.

Sebelumnya, pada Kamis (23/4/2026), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderalnya, Badri Munir Sukoco, menyampaikan wacana penyesuaian prodi sebagai upaya meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri.

Menanggapi hal tersebut, P3SI juga menyoroti data kelebihan lulusan bidang kependidikan yang disebut mencapai 490 ribu orang dibandingkan kebutuhan sekitar 20 ribu. Menurut Prof. Bahri, angka tersebut harus dibaca secara hati-hati dan kontekstual.

“Ketimpangan ini lebih mencerminkan lemahnya perencanaan kebutuhan tenaga pendidik berbasis kondisi riil daerah, bukan semata karena ketidakrelevanan program studi kependidikan,” jelasnya.

Ia menilai, penutupan prodi tanpa dibarengi reformasi sistem rekrutmen dan distribusi guru justru berpotensi menyederhanakan persoalan yang kompleks.

Lebih lanjut, P3SI mengkritisi pendekatan “match” yang dinilai terlalu menitikberatkan pada kebutuhan ekonomi jangka pendek. Pendekatan tersebut dikhawatirkan akan mengancam keberadaan disiplin ilmu dasar dan humaniora.

“Jika relevansi dimaknai secara sempit, maka prodi-prodi humaniora bisa tergerus. Padahal, pendidikan sejarah berfungsi sebagai fondasi dalam membangun kesadaran kritis terhadap arah pembangunan nasional,” tegas Prof. Bahri.

P3SI pun mendorong pemerintah untuk merumuskan indikator relevansi prodi secara lebih objektif, transparan, dan komprehensif, tidak hanya berbasis pada penyerapan kerja, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan karakter dan ketahanan budaya.

Selain itu, P3SI merekomendasikan sejumlah langkah strategis, di antaranya diversifikasi kompetensi lulusan, pengendalian pembukaan prodi baru yang tidak didukung sumber daya memadai, hingga penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.

P3SI juga mengusulkan moratorium penutupan prodi hingga tersedia kajian akademis yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi profesi dan masyarakat sipil.

“Pendidikan bukan komoditas yang harus tunduk sepenuhnya pada mekanisme pasar. Relevansi sejati sebuah prodi adalah kemampuannya menjawab persoalan zaman tanpa meninggalkan nilai ilmiah dan budaya bangsa,” pungkasnya.