POLMAN, Mediain.id — Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Sabtu (8/8/2026).

Hal tersebut menjadi perhatian, kegiatan Media Gathering Jurnalis Polman, berlangsung di puncak kunyi, serta menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antara insan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat hubungan sesama jurnalis, tetapi juga menjadi ruang untuk membahas pentingnya akses terhadap informasi publik.

Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus melakukan kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis dituntut untuk tetap kritis, independen, dan mengedepankan prinsip keberimbangan.

Keterbukaan informasi dari pemerintah menjadi salah satu faktor penting agar pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat dapat berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers harus tetap kritis.

Namun, sikap kritis tersebut harus dibangun berdasarkan data, fakta, dan kepentingan publik,” menjadi salah satu prinsip yang perlu terus dijaga dalam menjalankan kerja jurnalistik.

Transparansi kebijakan pemerintah juga diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi secara formal.

Masyarakat membutuhkan informasi yang mudah diakses, jelas, akurat, dan relevan, terutama terkait kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, hubungan antara pemerintah dan media perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka tanpa menghilangkan independensi pers.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku, sementara jurnalis memiliki tanggung jawab untuk mengolah dan menyampaikan informasi secara profesional.

Media Gathering Jurnalis Polman diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan silaturahmi antarjurnalis sekaligus mendorong budaya pers yang lebih kritis, profesional, dan bertanggung jawab.

Keterbukaan informasi pada akhirnya bukan hanya kepentingan pemerintah maupun media, tetapi merupakan hak masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang benar.

Dengan transparansi dan pers yang tetap kritis, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik.