LUWU TIMUR — Aparat penegak hukum diminta serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak kekerasan atau pemukulan terhadap seorang warga yang diduga melibatkan oknum Camat di Kabupaten Luwu Timur.

Laporan tersebut dinilai perlu mendapatkan penanganan secara profesional, objektif, dan transparan. Status atau jabatan seseorang tidak semestinya menjadi faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum.

Masyarakat mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan laporan tersebut. Kepastian hukum dinilai penting agar tidak muncul anggapan bahwa laporan masyarakat berjalan lambat ketika pihak yang dilaporkan merupakan pejabat pemerintahan.

HUKUM HARUS BERJALAN TANPA MEMANDANG JABATAN

Persoalan ini bukan mengenai upaya untuk menjatuhkan seseorang berdasarkan tuduhan. Yang menjadi perhatian adalah memastikan dugaan pemukulan tersebut diperiksa secara objektif berdasarkan keterangan para pihak, saksi, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, menghadirkan bukti, dan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan prinsip praduga tak bersalah.

Di sisi lain, masyarakat yang mengaku sebagai korban juga memiliki hak memperoleh perlindungan, kepastian hukum, serta akses terhadap proses penegakan hukum yang adil.

Karena itu, Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan aparat penegak hukum terkait diminta memberikan perhatian serius terhadap perkembangan laporan tersebut.

Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum berlaku berbeda ketika berhadapan dengan masyarakat biasa dan pejabat pemerintahan.

JANGAN ADA INTERVENSI DALAM PROSES HUKUM

Penanganan perkara juga harus dipastikan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka proses pemeriksaan harus bertumpu pada fakta dan alat bukti yang sah, termasuk keterangan korban, terlapor, saksi, bukti medis apabila tersedia, rekaman CCTV atau video, serta alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukum.

Proses yang profesional dan transparan diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan bahwa laporan sedang diproses.

KEJAKSAAN DIMINTA MEMBERIKAN KEPASTIAN

Kejaksaan Negeri Luwu Timur maupun aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam perkara tersebut diminta memastikan laporan mendapat tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:

1. Memastikan adanya kepastian dan tindak lanjut terhadap laporan dugaan pemukulan tersebut sesuai kewenangan masing-masing institusi.
2. Memastikan pemeriksaan dilakukan secara objektif tanpa membedakan status sosial maupun jabatan.
3. Memeriksa seluruh pihak, saksi, dan bukti yang berkaitan dengan perkara secara profesional.
4. Memastikan hak korban terpenuhi, termasuk akses terhadap proses hukum dan perlindungan sesuai ketentuan.
5. Memberikan ruang yang sama kepada pihak terlapor untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan.
6. Memastikan proses penanganan perkara bebas dari intervensi pihak mana pun.
7. Memberikan informasi mengenai perkembangan perkara sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum.

Desakan tersebut bukan berarti meminta aparat menghukum seseorang hanya berdasarkan tuduhan.

Sebaliknya, aparat penegak hukum diminta bekerja berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur hukum untuk menemukan kebenaran materiil.

Apabila dugaan tersebut nantinya terbukti berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah, maka pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus menjadi dasar yang objektif dalam memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

MASYARAKAT TIDAK BOLEH TAKUT MELAPOR

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa masyarakat harus memiliki ruang yang aman untuk melaporkan dugaan kekerasan maupun dugaan pelanggaran hukum.

Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana setiap laporan ditangani secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.

Jabatan adalah amanah, bukan kekebalan hukum.

Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan aparat penegak hukum terkait diminta menunjukkan bahwa prinsip equality before the law benar-benar diterapkan.

Jangan ada perlakuan berbeda karena jabatan.
Jangan ada intervensi karena kekuasaan.
Dan jangan biarkan laporan masyarakat kehilangan kepastian.

HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS FAKTA, BUKTI DAN PROSES HUKUM BUKAN DI ATAS JABATAN.