MAKASSAR – Organisasi Pemuda Jong Celebes menyampaikan pandangan politik terkait wacana pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam menyikapi dinamika tersebut, Pemuda Jong Celebes mendorong agar Sugiono dan Prasetyo Hadi menjadi figur yang patut dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai kepemimpinan nasional ke depan.

Ketua Pemuda Jong Celebes, M. Yasin, menilai bahwa setiap wacana perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional harus mempertimbangkan stabilitas pemerintahan, kesinambungan kebijakan, serta soliditas hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Menurutnya, keputusan mengenai figur yang akan mengisi posisi strategis dalam pemerintahan sebaiknya menjadi pertimbangan dan kewenangan politik Presiden Prabowo Subianto dengan mengutamakan figur yang memiliki kesamaan visi, loyalitas, serta pemahaman terhadap arah pemerintahan.

“Baiknya pergantian ini Prabowo yang mengatur dan baiknya dari lingkarannya sendiri. Supaya ke depannya tidak terjadi retakan ketika yang diusulkan berasal dari lingkaran dan barisan politiknya sendiri, sehingga Indonesia ke depan bisa lebih tertata,” ujar M. Yasin.

Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Sugiono dan Prasetyo Hadi merupakan pandangan politik Pemuda Jong Celebes yang didasarkan pada pertimbangan stabilitas dan kebutuhan konsolidasi pemerintahan.Lebih lanjut, Yasin menilai bahwa tantangan pemerintahan ke depan membutuhkan kepemimpinan yang solid, komunikasi politik yang terbangun dengan baik, serta kesamaan orientasi dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

“Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat dan tidak terjebak dalam konflik internal. Karena itu, siapa pun yang nantinya dipercaya menduduki posisi strategis harus mampu menjaga kesinambungan pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat,” tambahnya.

Pemuda Jong Celebes berharap dinamika politik nasional dapat disikapi secara dewasa, konstitusional dan mengedepankan kepentingan bangsa. Menurut Yasin, stabilitas pemerintahan bukan sekadar persoalan pembagian kekuasaan, melainkan fondasi penting dalam memastikan agenda pembangunan nasional berjalan secara efektif.

Ia juga menekankan bahwa setiap aspirasi mengenai kepemimpinan nasional harus tetap menghormati mekanisme konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“yang paling penting bukan siapa yang mendapatkan jabatan, tetapi bagaimana kepemimpinan nasional mampu menjaga persatuan, menghadirkan kepastian politik dan memastikan Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih baik,” tutup M. Yasin.