HIPPMAS DESAK KEJATI SULSEL BONGKAR DUGAAN SKANDAL ALSINTAN Rp243,6 MILIAR

DPC HIPPMAS Bulupoddo dan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah Dukung Pengusutan Menyeluruh, Penyaluran di Sinjai Harus Diperiksa!

SINJAI — Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian RI di Sulawesi Selatan dengan total anggaran mencapai Rp243,6 miliar untuk periode 2024–2025 mendapat perhatian serius dari kalangan pemuda dan mahasiswa Sinjai.

DPC HIPPMAS Bulupoddo dan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dalam mengusut perkara tersebut. Keduanya mendesak agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Berdasarkan informasi perkembangan penyelidikan, anggaran pengadaan Alsintan untuk Sulawesi Selatan pada 2024 mencapai Rp123,6 miliar, sementara pada 2025 kembali dialokasikan sebesar Rp120 miliar. Anggaran tersebut mencakup pengadaan berbagai alat pertanian, mulai dari traktor roda empat, traktor roda dua, traktor crawler, pompa air, hand sprayer, hingga combine harvester.

Hingga perkembangan terakhir yang diberitakan, tim penyidik Kejati Sulsel telah memeriksa 74 orang saksi dari unsur kelompok tani hingga jajaran Dinas Pertanian kabupaten/kota. Meski demikian, penyidik belum melakukan penyitaan unit fisik karena perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

Perwakilan DPC HIPPMAS Bulupoddo, Muh Fadli, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Kejati Sulsel dan berharap pengusutan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi maupun dokumen administratif.

“Kami mendukung penuh langkah Kejati Sulsel dalam mengusut dugaan korupsi Alsintan ini. Anggaran Rp243,6 miliar bukan jumlah yang sedikit. Ada uang negara dan hak petani yang harus dipertanggungjawabkan. Kami berharap penyelidikan ini mampu menelusuri seluruh mata rantai pengadaan dan distribusi, termasuk pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai hanya pihak di tingkat bawah yang diperiksa, sementara aktor yang paling bertanggung jawab justru luput dari penelusuran,” tegas Muh Fadli.

Sementara itu, perwakilan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah, Wahyu, secara khusus meminta agar penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai turut menjadi perhatian serius Kejati Sulsel.

Menurutnya, Sinjai memiliki sejumlah alokasi bantuan pertanian yang perlu diverifikasi keberadaan dan pemanfaatannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada 14 Januari 2026, Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menyerahkan bantuan berupa 310 unit hand sprayer kepada 13 kelompok tani, lima unit traktor roda dua, serta tiga unit traktor roda empat.

Penyaluran bantuan berlanjut pada 8 Juli 2026 melalui alokasi tambahan APBN 2026 tahap pertama. Bantuan tersebut mencakup tiga unit combine harvester, sepuluh unit hand tractor, sepuluh unit power thresher, tiga unit mesin perajang tembakau, serta satu unit traktor bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Sinjai Timur.

“Data penyaluran tersebut harus menjadi dasar bagi Kejati Sulsel untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Kami meminta agar seluruh bantuan yang masuk ke Kabupaten Sinjai diverifikasi, baik dari sisi kelompok tani penerima, keberadaan fisik alat, kesesuaian spesifikasi, maupun pemanfaatannya. Jangan sampai bantuan yang seharusnya meningkatkan produktivitas petani justru tidak jelas keberadaan dan pertanggungjawabannya,” tegas Wahyu.

Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan terhadap penyaluran bantuan di Sinjai bukan berarti menganggap telah terjadi penyimpangan. Namun, transparansi dan pemeriksaan faktual merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh bantuan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Keduanya menilai, pemeriksaan tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen dan keterangan saksi. Kejati Sulsel perlu menelusuri kesesuaian antara alokasi anggaran, pengadaan barang, proses distribusi, hingga kondisi fisik Alsintan di lapangan.

Selain itu, DPC HIPPMAS Bulupoddo dan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah mendesak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai agar membuka data penerima bantuan Alsintan secara transparan, termasuk nama kelompok tani, jenis bantuan, lokasi penempatan, dan mekanisme pengawasan pemanfaatannya.

“Kami tidak ingin perkara sebesar ini berhenti tanpa kejelasan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jabatan dan kedudukan tidak boleh menjadi alasan seseorang luput dari proses penegakan hukum,” menjadi penegasan sikap bersama kedua DPC tersebut.

DPC HIPPMAS Bulupoddo dan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara ini sebagai bentuk tanggung jawab moral pemuda dan mahasiswa dalam menjaga kepentingan publik.

Uang negara bukan bancakan, hak petani bukan komoditas. Kami mendukung Kejati Sulsel mengusut tuntas dugaan korupsi Alsintan Rp243,6 miliar. Bongkar seluruh mata rantai penyimpangan dan pastikan penyaluran bantuan di Kabupaten Sinjai turut diperiksa!

Comment