MAKASSAR, MediaIn.id – Sejumlah kontraktor pelaksana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengaku menghadapi tekanan finansial akibat belum diterimanya pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Nilai tunggakan yang diklaim para kontraktor disebut telah mencapai sekitar Rp800 miliar.

Persoalan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Forum Komunikasi Kontraktor SPPG di Gedung Graha Dirgantara Halim, Jakarta Timur, Kamis (6/8/2026).

Ketua Forum Komunikasi Kontraktor SPPG, Arifin Nababan, menjelaskan bahwa sebanyak 74 badan usaha telah ditetapkan sebagai penyedia pembangunan 315 titik SPPG melalui mekanisme pengadaan pemerintah melalui e-Katalog versi 6 dan mini kompetisi.

Menurutnya, hingga saat ini sebanyak 71 titik telah selesai dibangun, sementara 244 titik lainnya masih berada pada tahap pembangunan dengan progres fisik berkisar 30 hingga 70 persen.

Namun demikian, Arifin menyatakan pelaksanaan kontrak mengalami kendala, khususnya terkait pencairan uang muka pekerjaan.

“Kami merupakan badan usaha yang ditunjuk melalui mekanisme resmi. Akan tetapi, uang muka pekerjaan sebesar 25 persen sebagaimana tercantum dalam kontrak belum kami terima, padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi,” ujarnya.

Akibat belum adanya kepastian pembayaran, sejumlah kontraktor mengaku terpaksa menghentikan sementara aktivitas pembangunan karena keterbatasan modal operasional.

Forum Komunikasi Kontraktor SPPG menyebut keterlambatan pembayaran turut berdampak terhadap kemampuan perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dari sektor perbankan.

Wakil Ketua Forum, Chandra Manggih (Chandrawati), mengaku harus mencari sumber pendanaan alternatif untuk mempertahankan kelangsungan proyek, termasuk pembangunan dapur MBG di wilayah Papua.

Menurut Chandra, akses pembiayaan dari lembaga keuangan menjadi semakin terbatas sehingga dirinya harus menggunakan aset pribadi sebagai jaminan guna memperoleh dana operasional.

“Kami berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian pembayaran agar proyek yang sedang berjalan dapat diselesaikan dan para kontraktor tidak semakin terbebani,” ujarnya.

Forum juga mengungkapkan telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas penyelesaian pembayaran. Hingga konferensi pers berlangsung, mereka mengaku belum memperoleh jadwal pertemuan maupun tanggapan resmi atas surat yang telah disampaikan.

Para kontraktor berharap dialog dapat segera dilakukan agar terdapat kepastian mengenai mekanisme dan jadwal penyelesaian kewajiban pembayaran.

Isu tunggakan pembayaran dalam Program Makan Bergizi Gratis sebelumnya juga menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI.

Dalam rapat tersebut, terungkap masih terdapat kewajiban pembayaran pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program MBG. Salah satu komponen yang dibahas adalah pembangunan infrastruktur SPPG sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan program.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pimpinan Badan Gizi Nasional mengenai klaim tunggakan sebesar Rp800 miliar yang disampaikan Forum Komunikasi Kontraktor SPPG.

Sementara itu, pihak humas BGN sebelumnya menyatakan belum dapat memberikan penjelasan karena persoalan tersebut masih berada di luar kewenangan penyampaian informasi mereka.