Di tengah tekanan biaya produksi dan rendahnya harga jual, peternak rakyat Sulawesi Selatan mendesak pemerintah membenahi tata niaga peternakan dan memastikan harga telur berada pada tingkat yang layak

MAKASSAR, MediaIn.id – Krisis harga kembali menghantui peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan. Harga telur di tingkat peternak terus tertekan, sementara biaya produksi, terutama pakan, justru mengalami kenaikan.

Situasi tersebut mendorong peternak dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pada Senin (10/8/2026).

Aksi yang digelar Peternak Rakyat Sulawesi itu berlangsung di sekitar Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel. Para peternak membawa ayam dan telur untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol kondisi usaha yang semakin sulit dipertahankan.

Bukan sekadar aksi protes, pembagian ayam dan telur tersebut menjadi gambaran bahwa hasil produksi peternak justru sulit memberikan keuntungan ketika harga jual berada di bawah biaya produksi.

Persoalan utama yang disuarakan peternak adalah ketimpangan antara harga telur di tingkat kandang dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk mempertahankan produksi. Berdasarkan laporan yang dihimpun dari aksi tersebut, harga telur ayam ras di tingkat peternak berada pada kisaran Rp17.000 hingga Rp23.000 per kilogram.

Angka itu berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang disebut telah mengalami perubahan. Media Indonesia melaporkan HAP telur yang sebelumnya Rp26.500 per kilogram kemudian direvisi menjadi Rp24.000 per kilogram mulai 15 Juli 2026. (Media Indonesia)

Pada saat yang sama, harga pakan justru meningkat.

Harga pakan konsentrat yang sebelumnya berada di sekitar Rp390.000 per sak dilaporkan naik menjadi sekitar Rp437.500 hingga Rp455.500 per sak dalam dua bulan terakhir. Harga jagung sebagai salah satu bahan utama pakan juga dilaporkan mencapai sekitar Rp6.600 per kilogram. (Media Indonesia)

Kondisi tersebut membuat peternak menghadapi tekanan dari dua sisi: harga jual produksi melemah, sementara ongkos produksi meningkat. Tekanan ekonomi tersebut tergambar dalam aksi yang dilakukan para peternak di Makassar.

Ayam dan telur dibagikan kepada pengguna jalan. Langkah itu bukan semata-mata kegiatan sosial, tetapi bentuk penyampaian pesan bahwa peternak tengah menghadapi kondisi yang sulit. Jika produksi tetap berjalan tetapi harga jual tidak mampu menutup biaya produksi, maka keberlangsungan usaha peternakan rakyat menjadi taruhan.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bukan hanya menyangkut nasib pengusaha peternakan. Bila banyak peternak mengurangi populasi atau menghentikan produksi, rantai pasok protein hewani masyarakat juga dapat terdampak.

Dalam aksi tersebut, Peternak Rakyat Sulawesi menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menurunkan harga pakan dan membuka transparansi mengenai harga bahan baku, termasuk mekanisme pembentukan harga.

Kedua, menstabilkan harga telur sesuai HAP serta memperkuat pengawasan terhadap pembelian telur di tingkat peternak.

Ketiga, menghapus praktik monopoli impor bahan baku pakan yang menurut peternak dapat memengaruhi harga produksi.

Keempat, memastikan ketersediaan jagung sesuai harga acuan, termasuk melalui perbaikan data produksi, pascapanen, dan distribusi.

Kelima, menstabilkan harga DOC melalui perhitungan kebutuhan dan data populasi peternak yang lebih akurat.

Keenam, peternak meminta pemerintah menghentikan dominasi integrator dan memberikan perlindungan lebih kuat kepada peternak rakyat.

Ketujuh, mereka mengusulkan pembentukan Kementerian Peternakan agar persoalan sektor peternakan memiliki penanganan yang lebih fokus.

Apa yang terjadi di Sulawesi Selatan memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam tata kelola sektor peternakan.

Harga pangan tidak dapat hanya dilihat dari sisi konsumen. Di balik harga telur yang murah, terdapat biaya bibit, pakan, tenaga kerja, listrik, obat-obatan, transportasi, hingga risiko kematian ternak yang harus ditanggung peternak.

Ketika harga jual jatuh terlalu rendah sementara biaya produksi terus meningkat, maka harga murah di tingkat konsumen dapat berubah menjadi beban berat bagi produsen. Karena itu, tuntutan peternak agar pemerintah tidak hanya mengawasi harga telur, tetapi juga membenahi struktur biaya produksi menjadi penting untuk diperhatikan.

Peternak Rakyat Sulawesi memberikan waktu 14 hari kepada pemerintah untuk mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang mereka sampaikan. Mereka menyatakan akan kembali melakukan aksi dengan skala yang lebih besar apabila tidak terdapat kebijakan yang dianggap mampu menjawab persoalan tersebut. (Media Indonesia)

Ketua Peternak Rakyat Sulawesi, Bazuki Suyuti, berharap pemerintah daerah maupun DPRD Sulsel membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan peternak. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah agar keberlangsungan usaha peternakan ayam petelur dan stabilitas pasokan pangan di Sulawesi Selatan tetap terjaga.

Kini, persoalannya berada di meja pemerintah: apakah krisis harga telur ini akan ditangani sebagai persoalan pasar biasa, atau menjadi momentum untuk membenahi tata niaga peternakan rakyat secara menyeluruh?

Bagi peternak, waktu bukan lagi sekadar persoalan kebijakan. Setiap hari harga produksi berada di bawah biaya usaha berarti semakin besar pula risiko mereka kehilangan modal dan berhenti beternak.