Munculnya gerakan Greenpeace di kawasan Bundaran HI menjadi momentum untuk mengevaluasi kesiapan deteksi dini dan analisis situasi oleh jajaran intelijen Polri. Pertanyaan mendasarnya: sejauh mana fungsi pemantauan, analisis dan peringatan dini dijalankan untuk mengantisipasi dinamika aksi publik?

Kabaintelkam Polri perlu memastikan bahwa fungsi intelijen tidak berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi juga mampu membaca perkembangan situasi, memetakan potensi eskalasi, serta menyampaikan rekomendasi yang tepat kepada pimpinan.

Namun, penting ditegaskan bahwa keberadaan aksi Greenpeace di ruang publik tidak serta-merta membuktikan adanya kegagalan intelijen. Evaluasi harus didasarkan pada fakta: apakah informasi awal tersedia, bagaimana analisis dilakukan, apakah peringatan telah disampaikan dan bagaimana koordinasi antarinstansi berlangsung.

Yang harus dievaluasi bukan sekadar apakah aksi terjadi, melainkan apakah sistem deteksi dini bekerja sesuai mandatnya.

Dalam negara demokrasi, fungsi intelijen harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Publik berhak mendapatkan penjelasan yang objektif mengenai kesiapan institusi, kualitas koordinasi, dan efektivitas sistem peringatan dini tanpa menjadikan kritik atau aksi damai sebagai ancaman secara otomatis.

Deteksi dini harus berbasis informasi. Evaluasi harus berbasis bukti. Profesionalisme harus menjadi ukuran.

Penulis : Muh Thafdil Wirawan Sailellah (Kabid PTKP HMI Cabang Gowa Raya)