Makassar-Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sulawesi Selatan menyatakan menolak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kota Makassar apabila kunjungan tersebut hanya menjadi agenda seremoni kekuasaan tanpa membawa jawaban atas berbagai persoalan rakyat.

Bagi SEMMI Sulsel, kedatangan Presiden ke Tanah Makassar tidak boleh hanya diukur dari jumlah bangunan yang diresmikan, panjang karpet merah, atau megahnya agenda. Presiden datang ke tanah Sulsel, maka persoalan rakyat Sulsel juga harus ikut masuk ke ruang Presiden.

Ketua Umum PW SEMMI Sulsel, Andi Muh Idik Indra, mengatakan bahwa masyarakat hari ini membutuhkan keberpihakan yang nyata, bukan sekadar seremoni pembangunan.“Kami menolak kedatangan Presiden Prabowo jika Makassar hanya dijadikan panggung seremoni. Jangan datang ke tanah Makassar membawa kemegahan kekuasaan, sementara rakyat masih menanggung banyak beban. Jangan hanya resmikan gedung, tetapi dengarkan rakyat yang sedang mempertanyakan masa depannya,” tegas Indra.

Menurut SEMMI Sulsel, pemerintah pusat tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi nasional yang masih dirasakan masyarakat. Data BPS mencatat 22,93 juta penduduk Indonesia masih berada dalam kemiskinan pada Maret 2026, meskipun persentasenya turun menjadi 8,07 persen. Pada Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional masih 4,65 persen dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,39 juta.

Di sisi lain, persoalan pemerataan juga masih menjadi pekerjaan besar. BPS mencatat Gini Ratio nasional Maret 2026 sebesar 0,368.

“Angka pertumbuhan ekonomi boleh diumumkan. Angka kemiskinan boleh diklaim turun. Tetapi pemerintah juga harus berani menjawab satu pertanyaan: apakah rakyat benar-benar merasa hidupnya semakin mudah?”. Ungkap nyaSEMMI Sulsel menilai persoalan tersebut tidak berhenti di tingkat nasional.

Di Sulawesi Selatan, masih terdapat 669,63 ribu penduduk miskin pada Maret 2026 atau 7,24 persen. Bahkan jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan meningkat dibanding September 2025, dari 453,13 ribu menjadi 459,20 ribu orang.Persoalan ketimpangan juga masih menjadi perhatian. Gini Ratio Sulawesi Selatan pada Maret 2026 tercatat 0,355, naik dibanding September 2025 yang sebesar 0,350. Ketimpangan di wilayah perdesaan meningkat dari 0,315 menjadi 0,332.

Sementara itu, TPT Sulawesi Selatan pada Mei 2026 masih berada di angka 4,66 persen, dengan jumlah penduduk bekerja yang turun 23,80 ribu orang dibanding Februari 2026. “Ini yang harus dibawa Presiden dalam pikirannya ketika datang ke Makassar. Bukan hanya bagaimana bangunan diresmikan, tetapi bagaimana rakyat Sulsel mendapatkan pekerjaan, bagaimana petani hidup layak, bagaimana nelayan terlindungi, bagaimana UMKM bertumbuh, dan bagaimana anak muda mendapatkan masa depan,” ujar Indra

“Jangan hanya lihat bangunan yang berdiri. Lihat juga rakyat yang masih berdiri mengantre pekerjaan. Jangan hanya lihat jalan yang dibangun. Lihat juga keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan hanya dengar pejabat yang menyampaikan laporan. Dengarkan rakyat yang merasakan langsung kebijakan,” tegasnya

PW SEMMI Sulsel meminta pemerintah menjadikan persoalan kemiskinan, ketimpangan, lapangan kerja, kesejahteraan petani dan nelayan, UMKM, pendidikan, serta masa depan generasi muda sebagai agenda nyata pemerintah, baik di tingkat nasional maupun Sulawesi Selatan.

“Makassar bukan panggung untuk mempertontonkan keberhasilan yang belum selesai. Tanah Makassar adalah tanah rakyat. Kalau Presiden datang, maka datanglah membawa jawaban atas persoalan rakyat. Tapi kalau yang di bawa hanyalah seremoni maka hari ini kami menyatakan menolak kedatangan Presiden di tanah Makassar” Tutup nya