Makassar, Mediain.id – Kinerja Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Kabupaten Gowa, Nursyamsi Kamaruddin, mendapat apresiasi langsung dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Nursyamsi menerima penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp5 juta atas keberhasilannya mencatatkan progres tertinggi Agen Perlinsos di Sulawesi Selatan dengan membantu mendaftarkan ribuan warga ke sistem Perlinsos Digital.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) seluruh pilar sosial yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (27/10/2026. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja nyata SDM PKH dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial berbasis digital.

Penyerahan hadiah dilakukan pada Rabu, (28/10/2026), dalam kegiatan Bimtek SDM PKH di Hotel Gammar. Direktur Perlindungan Sosial Korban Non-Kebencanaan (PSNK), Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Faizal, SST., M.Si., menyerahkan langsung hadiah tersebut setelah ditugaskan oleh Menteri Sosial.

Di balik capaian tersebut, Nursyamsi mengungkapkan bahwa keberhasilan mencapai progres tertinggi bukanlah hasil kerja instan. Ia memulai dengan memetakan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan penerima bantuan sembako, kemudian menyusun jadwal pelayanan berdasarkan desa dan kelurahan dampingan.

Jadwal tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan. Bersama pendamping serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ia turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat melakukan registrasi Perlinsos Digital.

“Awalnya saya petakan dulu jumlah KPM PKH dan penerima sembako. Setelah itu, saya buatkan jadwal per desa dan kelurahan, kemudian saya koordinasikan dengan camat serta pemerintah desa dan kelurahan. Selanjutnya, saya bersama pendamping dan TKSK turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan Perlinsos,” ungkap Nursyamsi.

Baginya, pelayanan tidak cukup dilakukan hanya pada hari dan jam kerja. Ia tetap melayani masyarakat pada akhir pekan, menerima warga yang datang ke rumah hingga malam hari, serta mendatangi langsung warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan untuk datang ke lokasi pelayanan.

“Sabtu dan Minggu pun saya tetap turun ke desa dan kelurahan dampingan untuk pelayanan Perlinsos. Di rumah, saya juga menerima warga yang ingin didaftarkan sampai malam. Kalau lansia dan penyandang disabilitas, saya kunjungi langsung ke rumahnya. Saya biasa pulang menjelang Magrib atau Isya,” tuturnya.

Selain kerja lapangan, Nursyamsi menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Agen Perlinsos. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan tanpa pungutan biaya.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan pendaftaran Perlinsos Digital. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial.

“Intinya adalah koordinasi, kolaborasi, dan menjaga integritas lembaga tempat kita bernaung. Menjadi Agen Perlinsos tidak dipungut biaya sepeser pun,” tegasnya.

Capaian Nursyamsi menjadi gambaran bahwa perluasan akses layanan sosial membutuhkan kerja yang terencana, koordinasi lintas sektor, serta kesediaan petugas untuk menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan khusus.

Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyelenggaraan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial harus dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut, menurutnya, harus dimulai dari data yang akurat agar program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pembenahan data sosial ekonomi nasional agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

“Supaya berdampak di tengah-tengah masyarakat, kerja kita harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dimulai dari data yang akurat. Sebab selama ini ditengarai data kita tidak akurat, data kita dianggap tidak sesuai kenyataan di lapangan,” ujar Gus Ipul, sebagaimana disampaikan dalam arahannya.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam pelaksanaannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola DTSEN, sementara Kementerian Sosial, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah turut berperan dalam pemutakhiran data sesuai kewenangannya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipatif masyarakat.

Pada jalur formal, proses pemutakhiran dimulai dari musyawarah di tingkat RT/RW, dilanjutkan ke desa atau kelurahan, kemudian diinput oleh operator data, diteruskan melalui Dinas Sosial, dan disahkan oleh kepala daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia secara khusus mengingatkan pentingnya ketelitian operator data dalam keseluruhan proses tersebut.

“Yang input ini adalah operator data desa. RT-nya boleh bekerja bagus, pendampingnya bagus, semua bagus, kalau operatornya ini inputnya salah, salah semua. Jadi, dari sini terlihat pentingnya operator data,” jelasnya.

Sementara itu, jalur partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemutakhiran data melalui sejumlah kanal, antara lain Aplikasi Cek Bansos, Call Center, WhatsApp Center, dan Perlinsos Digital.

Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat melakukan pendaftaran atau registrasi ulang untuk mengakses layanan perlindungan sosial. Namun, pendaftaran tersebut tidak secara otomatis menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Penetapan penerima tetap mengacu pada proses verifikasi serta kriteria kelayakan yang berlaku.

Penghargaan kepada Nursyamsi Kamaruddin menjadi momentum untuk mendorong SDM PKH dan seluruh pilar sosial agar terus memperkuat pelayanan berbasis data, memperluas literasi digital masyarakat, serta memastikan kelompok rentan memperoleh akses layanan yang memadai.

Capaian tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada sistem dan kebijakan, tetapi juga pada kesungguhan petugas di lapangan dalam menghubungkan masyarakat dengan layanan pemerintah.

Bagi Nursyamsi, penghargaan yang diterimanya merupakan penyemangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi para Agen Perlinsos dan seluruh SDM PKH untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus melayani masyarakat dengan lebih baik. Yang paling penting adalah bekerja dengan ikhlas, menjaga integritas, membangun koordinasi dan kolaborasi, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan Perlinsos secara gratis. Karena bagi saya, pelayanan bukan sekadar mengejar progres, tetapi bagaimana kita hadir dan membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan sosial pemerintah,” tutup Nursyamsi.