GOWA — Penanganan kasus dugaan pengeroyokan yang menimpa delapan aktivis Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) di Kabupaten Gowa menuai sorotan tajam. Sudah lebih dari lima bulan laporan resmi dilayangkan, namun hingga saat ini Sat Reskrim Polresta Gowa belum menetapkan satupun tersangka dalam insiden kekerasan tersebut. Kasus ini bermula dari laporan resmi yang telah teregistrasi di kepolisian dengan nomor STTLP/732/V/2026/SPKT/POLRES GOWA/POLDA SULSEL. Ironisnya, para pelaku pengeroyokan diduga kuat melibatkan oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta warga binaan Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa.
Kinerja Sat Reskrim Polresta Gowa Dipertanyakan
Koordinator aksi sekaligus korban, Andi Ahmad Fauzy alias Uci, secara tegas mempertanyakan profesionalisme dan integritas Sat Reskrim Polresta Gowa. Menurutnya, seluruh bukti otentik telah dilampirkan dan saksi-saksi kunci telah dihadirkan sejak awal pelaporan. ”Bukti sudah kami lampirkan dan saksi sudah kami hadirkan. Tapi entah mengapa, penanganan di Sat Reskrim Polresta Gowa terkesan mandek dan sudah ‘masuk angin’,” ungkap Andi Ahmad Fauzy dengan nada geram. Ia juga menyayangkan sikap Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan yang hingga kini terkesan tutup mata dan tidak memberikan sanksi disiplin maupun sanksi hukum apa pun terhadap oknum pegawai lapas yang terlibat dalam aksi pemukulan brutal tersebut.
Pergantian Pejabat Tanpa Hasil Nyata
Kekecewaan para korban semakin memuncak karena mandeknya kasus ini terus berlarut-larut meskipun telah terjadi rotasi kepemimpinan di instansi terkait.
Catatan korban menunjukkan bahwa semenjak insiden ini bergulir:
- Posisi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Sulsel telah berganti sebanyak dua kali.
- Posisi Kalapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa telah berganti.
- Jajaran pimpinan Polresta Gowa, mulai dari Kapolres hingga Kasat Reskrim, telah mengalami pergantian.
Namun, alih-alih ada kejelasan hukum, para korban justru mendapati ketidakpastian tanpa adanya pengumuman status tersangka bagi para pelaku.
Ultimatum dan Ancaman Aksi Massa Besar-Besaran
Pihak AMPH mendesak Kapolresta Gowa yang baru untuk segera mengambil langkah tegas berupa penahanan terhadap para terlapor. Mereka menegaskan bahwa jika jajaran Polresta Gowa dan Kasat Reskrim merasa tidak sanggup menuntaskan kasus ini, pihak kepolisian hendaknya berterus terang kepada publik.
”Ketika Kapolresta Gowa dan Kasat Reskrim Polresta Gowa tidak mampu menangani kasus ini, silahkan katakan kami tidak mampu. Intinya kami sudah terlalu lama bersabar,” tegas Uci.
Sebagai bentuk akumulasi kekecewaan atas lambannya penegakan hukum, AMPH memberikan ultimatum keras. Dalam waktu dekat, mereka akan menggalang konsolidasi besar-besaran dengan melibatkan elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat luas untuk turun ke jalan melakukan unjuk rasa massal menuntut keadilan
Comment