
MAKASSAR – Gerakan Advokasi Rakyat & Intelektual Sinjai (GARIS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Kamis (19/11/2026). Dalam aksi tersebut, GARIS mendesak agar penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian RI turut menelusuri distribusi bantuan di Kabupaten Sinjai.
Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, massa GARIS juga melakukan audiensi dengan pihak Kejati Sulsel sekaligus menyerahkan surat resmi berisi permohonan pendalaman dan pemeriksaan distribusi bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai.
Desakan ini berkaitan dengan penyelidikan pengadaan Alsintan senilai Rp243,6 miliar untuk periode 2024–2025. GARIS menilai pengusutan perkara tersebut harus menjangkau seluruh rantai distribusi, mulai dari proses pengusulan, penetapan kelompok tani penerima, hingga penyerahan dan pemanfaatan alat oleh petani.
Berdasarkan data awal yang dihimpun GARIS, bantuan yang disalurkan di Kabupaten Sinjai pada periode 2024–2025 mencakup 310 unit hand sprayer, 5 unit traktor roda dua, dan 3 unit traktor roda empat. Selain itu, terdapat informasi bantuan tambahan pada 2026 berupa combine harvester, hand tractor, power thresher, dan mesin perajang tembakau.
Ketua GARIS, Muh Fajrul Akbar, menegaskan bahwa pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kelompok tani sebagai penerima bantuan, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengusulan, penetapan, hingga penyaluran.
“Jangan sampai pengusutan kasus Alsintan hanya berhenti pada kelompok tani sebagai penerima. Kejati harus menelusuri seluruh mata rantai distribusinya, termasuk siapa yang mengusulkan, menentukan penerima, menyalurkan, dan bertanggung jawab atas bantuan tersebut. Kami ingin memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada petani yang berhak,” tegas Fajrul.
Ia berharap Kejati Sulsel memberikan perhatian serius terhadap distribusi Alsintan di Kabupaten Sinjai dan melakukan pemeriksaan secara objektif serta menyeluruh.
“Bantuan Alsintan adalah hak petani, bukan ruang bagi siapa pun untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum,” tutupnya.
Comment