Dok. Aksi Demonstrasi Kabid PTKP HMI Cabang Gowa Raya (Muh Thafdil Wirawan Sailellah)

Munculnya aksi Greenpeace di kawasan Bundaran HI menjadi momentum untuk mempertanyakan kesiapan aparat dalam membaca dinamika gerakan masyarakat di ruang publik. Polda Metro Jaya, sebagai institusi kepolisian yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya, perlu memastikan bahwa fungsi deteksi dini, analisis situasi, dan koordinasi pengamanan berjalan secara profesional, terukur, serta sesuai dengan ketentuan hukum.

Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata mengapa aksi dapat berlangsung, melainkan apakah informasi yang tersedia telah dianalisis secara tepat, apakah koordinasi antarsatuan berjalan efektif, dan apakah langkah pengamanan dilakukan secara proporsional. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap dinamika masyarakat dapat direspons dengan kesiapan yang memadai tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara.

Kami mendesak Polda Metro Jaya melakukan evaluasi terbuka terhadap mekanisme deteksi dini dan koordinasi pengamanan aksi publik. Evaluasi harus berlandaskan fakta, bukan asumsi, serta tidak menjadikan keberadaan gerakan masyarakat atau kritik terhadap kebijakan sebagai ancaman secara otomatis.

Dalam negara demokrasi, tugas kepolisian bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjamin kebebasan masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, dan melakukan aksi damai sesuai ketentuan perundang-undangan. Profesionalisme aparat harus tercermin dalam pendekatan yang humanis, tidak represif, dan menghormati hak asasi manusia.

Kami menegaskan bahwa deteksi dini harus berbasis informasi, pengamanan harus berlandaskan hukum, dan evaluasi harus didasarkan pada bukti.

Polda Metro Jaya perlu memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik dari aspek kesiapan, koordinasi, maupun penghormatan terhadap kebebasan sipil.

Keamanan dan demokrasi tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan demi menjamin ruang publik yang aman, terbuka, dan demokratis.

Evaluasi bukan untuk melemahkan institusi, melainkan untuk memastikan bahwa kewenangan dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.