
MAKASSAR – Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan persoalan pengelolaan air limbah dan legalitas penggunaan air tanah oleh PT Nandi Indonesia dan PT Crown Seafood Indonesia.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan sekaligus mendesak DLH Kota Makassar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas kedua perusahaan, khususnya terkait keberadaan dan kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mekanisme pembuangan air limbah, serta legalitas penggunaan air tanah.
MPK menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Pengelolaan limbah industri dan penggunaan sumber daya air menyangkut kepentingan masyarakat luas serta keberlanjutan lingkungan hidup. Karena itu, diperlukan pengawasan langsung dan transparansi dari instansi yang memiliki kewenangan.
Dalam audiensi bersama pihak DLH Kota Makassar, perwakilan massa turut menyerahkan surat tuntutan sebagai dasar pengawalan terhadap dugaan persoalan lingkungan yang ditemukan melalui penelusuran awal dan informasi lapangan.
Audiensi tersebut menghasilkan rencana tindak lanjut berupa pemeriksaan langsung ke lokasi kedua perusahaan bersama pihak DLH Kota Makassar pada Senin (23/11/2026).
MPK menyambut rencana tersebut sebagai langkah awal yang perlu dikawal secara serius. Pemeriksaan lapangan diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menyentuh aspek teknis, mulai dari fungsi dan kapasitas IPAL, proses pengolahan air limbah, titik pembuangan akhir, hingga dokumen legalitas penggunaan air tanah.
MPK menegaskan akan terus mengawal proses tersebut dan meminta agar hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta tidak ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Aksi ini bukan akhir dari pengawalan kami. Justru ini menjadi awal untuk memastikan apakah dugaan yang kami sampaikan benar-benar diperiksa dan ditindaklanjuti. Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada audiensi dan janji turun lapangan. Harus ada pemeriksaan nyata, hasil yang transparan, dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” tegas perwakilan Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK).
MPK juga menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menghakimi atau mendahului hasil pemeriksaan. Namun, setiap dugaan yang menyangkut potensi pencemaran dan kepatuhan lingkungan wajib mendapatkan respons serius dari pemerintah.
Bagi MPK, perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan, melainkan tanggung jawab yang harus dipastikan pelaksanaannya oleh pemerintah dan seluruh pelaku usaha.
Comment