GARIS Desak Kejati Usut Distribusi Alsintan Sinjai, Jangan Biarkan Hak Petani Diselewengkan

MAKASSAR – Gerakan Advokasi Rakyat & Intelektual Sinjai (GARIS) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) memperluas pendalaman penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian RI hingga menyentuh proses distribusi bantuan di Kabupaten Sinjai.

Desakan tersebut disampaikan melalui penyerahan surat resmi permohonan pendalaman dan pemeriksaan distribusi bantuan Alsintan kepada pihak Kejati Sulsel, Kamis (19/11/2026).

Surat tersebut diserahkan langsung oleh Syahrul Gunawan, Koordinator Agitasi dan Advokasi GARIS. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan GARIS dalam mengawal dugaan persoalan distribusi bantuan pertanian yang bersumber dari anggaran negara.

GARIS menilai, pengusutan pengadaan Alsintan senilai Rp243,6 miliar untuk periode 2024–2025 tidak boleh berhenti pada proses pengadaan semata. Aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh mata rantai, mulai dari pengusulan, penentuan kelompok tani penerima, proses penyaluran, hingga keberadaan dan pemanfaatan alat bantuan di lapangan.

Berdasarkan data awal yang dihimpun GARIS, bantuan Alsintan yang disalurkan di Kabupaten Sinjai pada periode 2024–2025 mencakup 310 unit hand sprayer, 5 unit traktor roda dua, dan 3 unit traktor roda empat. Selain itu, terdapat informasi bantuan tambahan pada 2026 berupa combine harvester, hand tractor, power thresher, dan mesin perajang tembakau.

Koordinator Agitasi dan Advokasi GARIS, Syahrul Gunawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin bantuan pemerintah yang seharusnya menjadi penopang produktivitas petani justru menjadi ruang bagi praktik penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Ini bantuan negara, uang rakyat, dan diperuntukkan bagi petani. Jangan sampai program yang dirancang pemerintah untuk membantu kesejahteraan petani justru diselewengkan oleh oknum yang memanfaatkan kewenangannya. Jika benar terjadi penyimpangan, maka yang dirugikan bukan hanya petani, tetapi juga tujuan besar program pemerintah itu sendiri,” tegas Syahrul.

Ia juga menyinggung tanggung jawab Menteri Pertanian RI dalam memastikan program bantuan pertanian berjalan sebagaimana mestinya.

“Bayangkan bagaimana respons Pak Menteri Pertanian jika mengetahui bantuan yang diperjuangkan pemerintah pusat untuk petani justru tidak tepat sasaran atau bahkan disalahgunakan. Tentu hal seperti ini bertentangan dengan semangat dan tujuan program Kementerian Pertanian. Jangan sampai kebijakan baik dari pemerintah pusat justru tercoreng akibat ulah oknum di tingkat pelaksanaan,” lanjutnya.

Menurut GARIS, aparat penegak hukum perlu memeriksa siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengusulan hingga penyaluran bantuan. Pemeriksaan juga harus memastikan apakah kelompok tani penerima benar-benar memenuhi persyaratan, apakah alat telah diterima, serta apakah bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh petani.

GARIS menegaskan bahwa kelompok tani tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang diperiksa apabila terdapat dugaan penyimpangan. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan, mengusulkan, dan menyalurkan bantuan juga harus ditelusuri sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

“Jangan hanya petani atau kelompok tani yang disorot. Kami meminta Kejati menelusuri siapa yang mengusulkan, siapa yang menentukan penerima, siapa yang menyalurkan, dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau ada penyimpangan, telusuri sampai ke pihak yang memiliki kewenangan. Jangan berhenti pada pihak paling bawah,” tegas Syahrul.

GARIS berharap Kejati Sulsel memberikan perhatian serius terhadap permohonan tersebut dan melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, serta menyeluruh.Bagi GARIS, Alsintan bukan fasilitas untuk diperebutkan oleh kepentingan tertentu, melainkan hak petani yang harus dijaga. Setiap bantuan yang bersumber dari uang negara wajib dipastikan tepat sasaran, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan biarkan hak petani menjadi bancakan. Jika ada yang bermain di balik distribusi bantuan Alsintan, kami meminta aparat penegak hukum mengungkapnya secara terang benderang,” tutup Syahrul.

Comment