Makassar – Pemuda Desa Se Sulawesi Selatan mulai memperkuat konsolidasi untuk menjaga persatuan di tengah dinamika politik dan hukum nasional yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Konsolidasi tersebut digerakkan Dewan Pimpinan Wilayah Solidaritas Pemuda Desa (DPW SPEDA) Sulawesi Selatan menyusul perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Ketua Bidang Politik dan Hukum DPW SPEDA Sulsel, Muhammad Yasin, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, ia mengingatkan agar proses hukum tidak berubah menjadi arena pertarungan politik lanjutan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi jangan sampai hukum dijadikan pintu belakang untuk menyelesaikan pertarungan politik yang tidak selesai di arena pemilu,” kata Yasin kepada awak media, Jumat, 25 September 2026.

Menurut dia, Pemuda Desa Se Sulawesi Selatan melihat adanya irisan kepentingan politik dalam polemik tersebut. Karena itu, publik dinilai perlu membedakan antara perjuangan hukum dan kepentingan politik yang menggunakan jalur hukum.

“Kalau ini murni kepentingan hukum, silakan diuji secara hukum. Tetapi kalau hukum hanya dijadikan kostum untuk kepentingan politik, rakyat juga berhak bertanya: sebenarnya yang sedang diperjuangkan supremasi hukum atau kursi kekuasaan?” tegasnya.

Yasin menilai demokrasi tidak boleh berubah menjadi pertandingan yang terus diulang hanya karena sebagian pihak tidak menerima hasil politik sebelumnya.

“Jangan karena kalah dalam kontestasi, kemudian mencari pintu lain untuk membatalkan hasilnya. Demokrasi bukan tombol reset yang bisa ditekan berkali-kali sampai hasilnya sesuai keinginan,” ujarnya.

Ia menegaskan konsolidasi Pemuda Desa Se Sulawesi Selatan bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses peradilan, melainkan menjaga agar dinamika politik nasional tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

“Kami dengan tegas menyatakan, Solidaritas Pemuda Desa se-Sulawesi Selatan siap mengawal Mas Gibran dalam keberadaan apa pun dan dalam kondisi apa pun dalam mengabdikan dirinya kepada rakyat, bangsa dan negara,” kata Yasin.

“Pemuda desa jangan dijadikan penonton dalam pertarungan elite. Kami memilih menjaga persatuan, mengawal demokrasi dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi panglima,” pungkasnya.