Kecanggihan teknologi tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Di balik persoalan penyadapan, ada ujian besar terhadap integritas, supremasi hukum dan masa depan demokrasi Indonesia.

“Di era Artificial Intelligence, robotika, Big Data dan Internet of Things, teknologi dapat membantu manusia bekerja lebih cepat. Tapi, mereka tidak dapat menciptakan kejujuran dan integritas.”

Saya melihat dari pernyataan Abdul Kadir Karding tersebut bukan sekadar refleksi mengenai perkembangan teknologi. Lebih dari itu, terdapat pesan moral yang relevan untuk membaca berbagai persoalan bangsa hari ini, terutama ketika teknologi bersinggungan dengan kekuasaan, keamanan negara, dan penegakan hukum.

Perkembangan teknologi telah membawa manusia pada peradaban yang semakin modern. Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik, komunikasi dapat dipantau melalui sistem digital dan data dapat diolah untuk membaca berbagai kemungkinan. Namun, di tengah kemajuan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah semakin canggih teknologi yang dimiliki manusia, semakin terjamin pula integritas orang-orang yang menggunakannya?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika publik dihadapkan pada persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya, yang kini berkembang menjadi pembahasan mengenai kemungkinan adanya indikasi tindak pidana makar.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan sederhana. Peristiwa ini menyentuh dimensi yang lebih luas daripada sekadar persoalan privasi komunikasi. Ada aspek keamanan negara, kerahasiaan informasi strategis, kewenangan institusi, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah personel kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Perkembangan selanjutnya memunculkan pendalaman terhadap kemungkinan adanya unsur makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa indikasi makar masih didalami dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa perkara tersebut belum secara resmi dikenakan pasal makar pada tahap yang disampaikan saat itu.

Dengan demikian, publik perlu membedakan antara dugaan penyadapan, indikasi makar, dan kesimpulan hukum yang harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah urgensi pengungkapan perkara tersebut secara menyeluruh. Siapa yang memiliki akses? Bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan? Apakah terdapat perintah atau koordinasi tertentu? Untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan? Dan apakah ada pihak lain yang memiliki peran dalam rangkaian peristiwa tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui penyelidikan yang profesional, bukan melalui spekulasi politik. Ketika istilah makar mulai muncul dalam ruang publik, masyarakat perlu memahami bahwa istilah tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Makar tidak boleh menjadi istilah yang digunakan secara sembarangan untuk membingkai setiap konflik, perbedaan kepentingan, atau persoalan politik. Sebaliknya, dugaan makar juga tidak boleh dikesampingkan apabila penyidik menemukan fakta dan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut.

Jika benar terdapat tindakan terorganisasi yang bertujuan melumpuhkan Presiden agar tidak mampu menjalankan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP, maka persoalan tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran terhadap kerahasiaan komunikasi. Ia dapat menyentuh persoalan serius mengenai keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Tetapi, justru karena konsekuensinya begitu besar, proses pembuktiannya harus semakin hati-hati.

Negara hukum tidak bekerja berdasarkan asumsi, tekanan opini, ataupun kepentingan kelompok. Negara hukum bekerja melalui alat bukti, prosedur, independensi penyidik, dan pengujian di hadapan pengadilan.

Teknologi dapat merekam percakapan, menyimpan dokumen, membaca pola komunikasi, bahkan membantu aparat mengidentifikasi dugaan tindak kejahatan. Akan tetapi, teknologi tidak dapat menjamin bahwa orang yang mengoperasikannya memiliki niat yang benar

Sistem yang canggih dapat digunakan untuk melindungi negara, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Instrumen pengawasan dapat menjadi bagian dari upaya penegakan hukum apabila dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah. Namun, ketika kewenangan tersebut digunakan di luar batas hukum, teknologi justru dapat berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

Persoalannya bukan semata-mata seberapa canggih perangkat yang digunakan, melainkan siapa yang menggunakannya, atas dasar kewenangan apa, untuk tujuan apa, dan kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan tindakannya.

Kecanggihan tanpa integritas hanya akan melahirkan bentuk baru dari penyalahgunaan kekuasaan. Jangan Sampai Penegakan Hukum Menjadi Arena Perebutan Kekuasaan

Persoalan berikutnya adalah menjaga agar pengusutan perkara tidak berkembang menjadi arena pertarungan kepentingan di dalam institusi negara.

Ketika perkara yang menyangkut pejabat strategis dan aparat penegak hukum muncul ke permukaan, kepercayaan publik menjadi taruhan. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tetapi keterbukaan tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan penyidikan dan hak-hak hukum setiap pihak.

Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses berjalan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan, kedekatan, maupun pengaruh politik. Sebaliknya, tidak boleh pula ada seseorang yang dikorbankan demi menyelamatkan kepentingan pihak lain.

Apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, siapa pun pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jika ditemukan unsur tindak pidana yang lebih serius, penyidik wajib mengembangkannya berdasarkan bukti yang sah.

Di sinilah integritas institusi diuji: apakah hukum benar-benar berdiri di atas kepentingan negara dan masyarakat, atau justru terseret dalam dinamika kekuasaan?

Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi birokrasi, transformasi teknologi, serta penguatan sistem keamanan nasional merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Namun, demokrasi tidak cukup dibangun dengan sistem digital yang canggih. Demokrasi membutuhkan institusi yang dapat dipercaya, pejabat yang bertanggung jawab, aparat yang profesional, serta mekanisme pengawasan yang berjalan secara independen.

Masyarakat juga tidak boleh terjebak dalam perang narasi. Informasi yang beredar di media sosial harus diuji, pernyataan pejabat harus dibaca secara kritis dan setiap dugaan harus ditempatkan sesuai status hukumnya.

Sebab, menjaga negara bukan berarti membenarkan segala tindakan atas nama keamanan. Menjaga negara juga berarti memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi.

Pada akhirnya, persoalan dugaan penyadapan Presiden dan kemungkinan indikasi makar harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas kelembagaan, bukan sekadar menjadi perdebatan tentang siapa berhadapan dengan siapa.

Teknologi boleh semakin pintar, sistem pengawasan boleh semakin canggih, dan kekuasaan boleh memiliki instrumen yang semakin kuat. Namun, semuanya harus tunduk pada hukum dan etika.

Sebab, ancaman terhadap sebuah negara tidak selalu datang dari lemahnya teknologi atau kurangnya sistem keamanan. Terkadang, ancaman justru muncul ketika orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga negara kehilangan integritas dalam menjalankan kewenangannya.

Kita tidak sedang kekurangan teknologi untuk mengawasi manusia. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa mereka yang diberi kewenangan untuk mengawasi juga bersedia diawasi.

Teknologi dapat menciptakan kecerdasan, tetapi hanya integritas yang dapat menjaga kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, sebesar apa pun kekuasaan yang dimiliki negara, fondasi demokrasinya akan selalu berada dalam ujian.

Penulis : Muhammad Yasin