Hardi Arfandy

Kondisi internal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Sulawesi Selatan menjadi sorotan sejumlah anggotanya. Organisasi yang selama ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi, pengembangan usaha, serta penguatan daya saing pelaku jasa konstruksi tersebut dinilai semakin jauh dari harapan dan kebutuhan anggotanya.

GAPENSI sebagai organisasi yang mandiri, independen, dan nirlaba memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan industri jasa konstruksi nasional. Keberadaan organisasi ini semestinya tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya para pelaku usaha konstruksi, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi dan kemitraan antara anggota dengan pemerintah maupun pihak swasta dalam membuka peluang pengembangan usaha.

Namun, realitas yang dirasakan sejumlah anggota GAPENSI Sulawesi Selatan justru dinilai menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan tujuan dan fungsi organisasi tersebut.

Sejumlah anggota menilai GAPENSI Sulsel belum optimal menjalankan peran pendampingan, fasilitasi, serta penyampaian informasi mengenai peluang usaha yang dapat menunjang keberlangsungan dan pengembangan perusahaan anggota. Akibatnya, keberadaan organisasi dinilai semakin kehilangan relevansi sebagai wadah perjuangan dan konsolidasi kepentingan bersama para pelaku jasa konstruksi.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan minimnya komunikasi mengenai peluang usaha, tetapi juga menyangkut lemahnya konsolidasi internal organisasi. Aktivitas kepengurusan, baik melalui rapat internal maupun koordinasi eksternal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dinilai tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi serta sejauh mana komitmen pengurus dalam memperjuangkan kepentingan seluruh anggota.

Lebih jauh, sejumlah anggota mengungkapkan adanya kesan bahwa ruang pengembangan usaha di lingkungan organisasi tidak terdistribusi secara proporsional. Fasilitas dan akses yang semestinya dapat menjadi instrumen penguatan bersama justru dinilai hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, GAPENSI dikhawatirkan kehilangan fungsi utamanya sebagai rumah besar pelaku usaha konstruksi. Organisasi yang seharusnya membangun solidaritas, mempertemukan visi dan misi usaha, serta menciptakan peluang kolaborasi justru berpotensi terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu.

Sejumlah anggota menegaskan bahwa organisasi profesi dan dunia usaha tidak boleh dikelola berdasarkan kepentingan personal maupun kelompok. Kepengurusan harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh anggota, bukan justru menciptakan kesenjangan akses dan kesempatan di dalam organisasi.

Menurut mereka, ukuran keberhasilan sebuah kepengurusan bukan sekadar keberadaan struktur organisasi atau jabatan yang melekat pada pengurus, melainkan sejauh mana organisasi mampu memberikan manfaat, membangun jaringan kemitraan, memperjuangkan kepentingan anggota, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

“GAPENSI seharusnya menjadi rumah besar seluruh anggota, bukan ruang yang hanya memberikan keuntungan dan fasilitas kepada segelintir orang. Organisasi ini dibangun untuk memperjuangkan kepentingan bersama, sehingga setiap anggota harus mendapatkan ruang dan kesempatan yang setara dalam mengembangkan usahanya,” demikian pandangan sejumlah anggota.

Mereka menilai pembiaran terhadap kondisi tersebut hanya akan memperdalam persoalan internal dan memperlemah kepercayaan anggota terhadap institusi organisasi.

Atas kondisi tersebut, sejumlah anggota GAPENSI Sulawesi Selatan memandang perlu adanya langkah serius untuk menyelamatkan dan mengembalikan marwah organisasi. Pembenahan tidak cukup dilakukan melalui evaluasi administratif, tetapi harus menyentuh persoalan mendasar terkait kepemimpinan, konsolidasi, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan anggota.

Mereka mengajak seluruh anggota GAPENSI Sulawesi Selatan untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi organisasi. Partisipasi dan keberanian anggota dalam menyampaikan evaluasi dinilai menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan GAPENSI sebagai wadah perjuangan bersama.

Secara khusus, mereka meminta Badan Pengurus Pusat (BPP) GAPENSI mengambil langkah organisatoris dengan turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan GAPENSI Sulawesi Selatan.

Bahkan, BPP GAPENSI didesak untuk mempertimbangkan langkah pengambilalihan kepengurusan GAPENSI Sulsel sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kepengurusan saat ini tidak lagi mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.

Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan internal tidak semakin berlarut-larut dan berdampak lebih luas terhadap keberlangsungan organisasi maupun kepentingan anggota.

Para anggota menegaskan bahwa upaya pembenahan ini bukan semata-mata persoalan pergantian kepengurusan atau perebutan posisi struktural. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut masa depan organisasi dan keberlangsungan usaha para pelaku jasa konstruksi di Sulawesi Selatan.

GAPENSI harus kembali menjadi organisasi yang aktif, terbuka, inklusif, dan mampu menghadirkan manfaat konkret bagi anggotanya. Konsolidasi harus dihidupkan, komunikasi dengan pemerintah dan sektor swasta harus diperkuat, serta akses terhadap informasi dan peluang usaha harus dibuka secara adil.

Jangan sampai organisasi yang seharusnya menjadi kekuatan kolektif pelaku usaha konstruksi justru kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang membesarkannya sendiri.

GAPENSI adalah rumah bersama seluruh anggota. Sudah saatnya organisasi dibenahi, marwahnya dipulihkan, dan kepentingan anggota kembali ditempatkan sebagai prioritas utama.