GOWA RAYA – Peristiwa pembakaran gedung DPRD pada 29 Agustus 2025 harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Namun, pengungkapan peristiwa tersebut tidak boleh berhenti pada persoalan pembakaran dan kerusakan fasilitas publik. Munculnya dugaan penyadapan juga perlu mendapat perhatian dan penelusuran secara serius.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Gowa Raya, Muh Thafdil Wirawan S.SI, menilai bahwa setiap informasi mengenai dugaan penyadapan harus diuji secara objektif melalui proses hukum yang transparan.

“Jangan sampai ada bagian dari rangkaian peristiwa 28–29 Agustus yang luput dari pengungkapan. Jika benar terdapat praktik penyadapan, publik berhak mengetahui siapa yang melakukan, siapa yang menjadi sasaran, apa dasar hukumnya, dan untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan.”

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu membuka ruang penyelidikan terhadap seluruh informasi dan bukti yang relevan, termasuk kemungkinan keterkaitan antara aktivitas komunikasi, dinamika demonstrasi, dan peristiwa pembakaran gedung DPRD.

PTKP HMI Cabang Gowa Raya menegaskan bahwa pengungkapan kasus harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tidak tebang pilih. Tidak boleh ada pihak yang dituduh tanpa bukti, tetapi tidak boleh pula ada dugaan pelanggaran hukum yang diabaikan.

“Kami tidak ingin kebenaran berhenti pada potongan-potongan kronologi. Rakyat berhak mengetahui fakta secara utuh. Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kepentingan.”

KETUA BIDANG PTKP HMI CABANG GOWA RAYA

MUH THAFDIL WIRAWAN S.SI

YAKIN USAHA SAMPAI.