MAKASSAR, Mediain.id – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto, bersama Duta Besar Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono, melakukan pertemuan dengan Australia’s Special Envoy for International Human Rights, Hon. Mark Dreyfus KC, di Canberra, Selasa (03/12).

Turut hadir mendampingi Wamen HAM, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional Stanislaus Wena, serta dua staf KemenHAM bersama jajaran KBRI Canberra.

Dari pihak Australia, hadir Advisor to the Minister for Foreign Affairs, First Assistant Secretary Southeast Asia Maritime Department of Foreign Affairs and Trade, serta Human Rights Branch DFAT.

Pertemuan diawali dengan ucapan duka cita dari Mark Dreyfus atas bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia kemudian menekankan pentingnya penguatan kerja sama Indonesia–Australia setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese beberapa waktu sebelumnya.

“Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan PM Albanese harus ditindaklanjuti dengan kerja sama nyata terutama dalam bidang pemajuan HAM,” ujar Mark kepada Wamen HAM Mugiyanto.

Dalam kesempatan itu, Wamen HAM memperkenalkan peran Kementerian HAM sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia, sejalan dengan visi 8 poin Astacita, khususnya penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Mugiyanto menjelaskan berbagai program prioritas penguatan HAM yang telah dijalankan, baik untuk aparatur pemerintah sebagai duty bearer of rights, masyarakat, maupun pelaku usaha. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh instrumen HAM utama, dan saat ini sedang mempersiapkan langkah menuju ratifikasi OPCAT sebagai komitmen pencegahan penyiksaan.

KemenHAM juga tengah merumuskan revisi Undang-Undang HAM yang telah berusia 26 tahun agar selaras dengan perkembangan situasi global, guna memperkuat penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Di tingkat internasional, Kementerian HAM menginisiasi pembentukan Asia Pacific Human Rights Ministerial Forum, bertujuan membangun dialog negara-negara Asia Pasifik terkait isu HAM. Indonesia juga mendorong keterlibatan Parlemen Australia dalam forum tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Mark Dreyfus menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dan menyambut baik keberadaan Kementerian HAM sebagai lembaga pemerintah yang dinilai memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

“Kami mendukung inisiatif Forum Asia Pacific Human Rights Ministerial dan siap hadir di Indonesia, termasuk mendukung Indonesia apabila mengajukan diri sebagai Ketua Dewan HAM PBB,” kata Mark.

Ia juga mengapresiasi langkah Indonesia yang meratifikasi lebih banyak instrumen HAM dibanding Australia, yang hingga kini belum memiliki Undang-Undang HAM. Mark juga menyambut baik usulan penyelenggaraan Human Rights Dialogue antara Indonesia dan Australia sebagai dua negara bertetangga dengan tantangan HAM yang beririsan.