Oleh: Allink (Tapol)

Opini Publik, Mediain.id – Wacana pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat secara terbuka kembali menjadi perbincangan publik. Bagi kami, keterbukaan ini adalah langkah maju, tetapi belum tentu menjamin lahirnya keputusan yang berkualitas jika tidak diiringi dengan integritas para pengambil keputusan.

Kami melihat persoalan utama bukan terletak pada mekanisme terbuka atau tertutup, melainkan pada keberanian anggota DPRD dalam menentukan sikap. Pertanyaannya sederhana, namun mendasar: adakah yang benar-benar berani “lari kosong”, tanpa membawa kepentingan politik tertentu?

Dalam berbagai dinamika politik daerah, kami menilai substansi calon sering kali tidak menjadi prioritas. Kapasitas, rekam jejak, serta komitmen terhadap pembangunan daerah justru kerap kalah oleh kompromi politik jangka pendek. Padahal, pemilihan wakil gubernur bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan menentukan arah kepemimpinan daerah ke depan.

Sebagai penulis, kami berpandangan bahwa mekanisme pemilihan terbuka seharusnya menjadi ruang uji integritas. Publik bisa melihat, menilai, bahkan mengawasi setiap proses yang berjalan. Namun, keterbukaan ini akan kehilangan makna jika keputusan yang dihasilkan tetap didasarkan pada kesepakatan politik di balik layar.

Kami juga meyakini bahwa anggota DPRD saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ada tekanan dan kepentingan politik yang harus diakomodasi. Di sisi lain, ada harapan publik yang menuntut objektivitas dan keberpihakan pada kepentingan daerah. Di sinilah integritas benar-benar diuji.

Menurut kami, keberanian untuk “lari kosong” bukan berarti tanpa sikap atau tanpa pertimbangan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian untuk berpijak pada kepentingan publik tanpa intervensi kepentingan sempit. Sikap seperti inilah yang akan melahirkan keputusan politik yang sehat dan berorientasi jangka panjang.

Pada akhirnya, kami menilai bahwa tidak hanya membutuhkan proses yang transparan, tetapi juga hasil yang berkualitas. Pemilihan wakil gubernur kali ini menjadi momentum penting untuk membuktikan apakah DPRD benar-benar menjalankan mandat rakyat atau sekadar menjadi bagian dari kompromi politik.

Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa transparansi tanpa substansi hanyalah simbol. Yang dibutuhkan Sulawesi Barat saat ini adalah keberanian, kejujuran, dan komitmen untuk menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.

‎