‎

‎

‎Polewali Mandar, mediain,id kamis 2 April 2006. Masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh bensin di sejumlah SPBU, yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.

‎Kondisi ini memunculkan desakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar tidak hanya memberikan pernyataan atau narasi di media, tetapi juga mengambil langkah konkret di lapangan. Warga menilai perlu adanya inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan.

‎Dalam pelaksanaannya, Disperindag diharapkan dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keterlibatan lintas instansi ini dinilai penting guna memberikan efek jera terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.

‎Selain itu, masyarakat juga meminta adanya transparansi terkait distribusi BBM, termasuk kuota pasokan ke setiap SPBU dan jadwal pengiriman. Dengan demikian, publik dapat memahami kondisi sebenarnya dan meminimalisir spekulasi yang berpotensi memperkeruh situasi.

‎Hingga saat ini, warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dan terukur. Penanganan yang cepat dan tepat dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

‎Kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan pasokan, tetapi juga menyangkut pengawasan dan tata kelola distribusi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata, bukan hanya wacana.

‎